Inovasi Energi & Tata Kelola SDA: PLN, DSI, dan Danantara Bersinergi untuk Bandung dan Ekspor Indonesia

Berita Hari Ini – 17 September 2026 | Di tengah upaya Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi, dua inisiatif besar muncul di kota Bandung dan di kancah perdagangan internasional. Salah satu di antaranya adalah model pengelolaan sampah terpadu yang dikembangkan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Pertamina Power Indonesia (PNRE) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Di sisi lain, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diposisikan sebagai pusat data terintegrasi untuk menekan risiko misinvoicing dan under-invoicing pada ekspor sumber daya alam (SDA).

Sampah Terpadu Bandung Menjadi Sumber Energi Sekunder

PLN EPI menandatangani Komitmen Bersama Pengembangan Decentralized Waste Management (DWM) di Bandung pada 17 September 2026. Model ini bertujuan mengubah limbah kota menjadi bahan bakar sekunder melalui proses cofiring di pembangkit listrik. Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menegaskan bahwa 2,5 juta ton biomassa telah dimanfaatkan dalam setahun terakhir, sementara potensi limbah agro di Indonesia mencapai 80 juta ton per tahun. Dengan mengintegrasikan 180 kontrak aktif, 60% di antaranya melibatkan pelaku usaha muda, PLN EPI berupaya membangun ekosistem energi berbasis sumber daya lokal.

• Biomassa sebagai bahan bakar alternatif
• Pengurangan emisi CO2 melalui cofiring
• Pelibatan komunitas pengelola sampah
• Potensi peningkatan energi sekunder hingga 80 juta ton per tahun

DSI Sebagai Integrated Data Center untuk Tata Kelola SDA

Menurut Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, DSI harus berfungsi sebagai pusat data terintegrasi dan pengawas berbasis analitik risiko. Sistem ini akan memadukan profil transaksi perusahaan, mengidentifikasi anomali HS Code, dan menandai deviasi harga sebelum terjadi ketidaksesuaian pencatatan. Dengan demikian, risiko misinvoicing dapat ditangani tanpa menempatkan beban finansial berlebih pada APBN.

Mengatasi Under‑Invoicing dan Misinvoicing

Data periode 2015‑2024 menunjukkan under‑invoicing sebesar USD 391,7 miliar dan over‑invoicing sebesar USD 248,9 miliar. Christiantoko menegaskan bahwa selisih ini tidak otomatis menandakan pelanggaran, namun memerlukan verifikasi lebih lanjut. DSI akan menyediakan sinyal risiko dini yang memungkinkan aparat penegak hukum dan kementerian teknis menindaklanjuti transaksi anomali.

• Sinkronisasi data antar instansi: INATRADE, CEISA, SiMoDIS, dan sistem pajak
• Analitik risiko berbasis profil perusahaan
• Pengawasan tidak duplikasi, melainkan verifikasi terintegrasi
• Pengurangan risiko pasar, logistik, pergudangan, dan finansial

Reaksi Politik dan Dampak Ekonomi

Prabowo Subianto menyoroti bahwa penilaian lembaga rating asing terhadap pembentukan DSI tidak selalu mencerminkan realitas. Ia menegaskan kedaulatan Indonesia dalam menilai kebijakan ekonomi. Sementara itu, pihak NEXT Indonesia menekankan bahwa keberhasilan DSI diukur dari perbaikan tata kelola, bukan volume ekspor. Peningkatan penerimaan negara dan stabilitas neraca transaksi menjadi bonus, namun fokus utama tetap pada tata kelola yang lebih baik.

Dengan kombinasi inovasi pengelolaan sampah di Bandung dan sistem data terintegrasi untuk SDA, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan serta memperkuat posisi dalam perdagangan global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kebocoran devisa, meningkatkan efisiensi energi, dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara.