Antrean panjang di SPBU Lampung yang mengulur waktu menunggu menjadi sorotan publik setelah Polda Lampung melakukan pengecekan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Penemuan bahwa stok BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalite, masih mencukupi menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa yang menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Dalam rangka menanggapi hal tersebut, Polda Lampung bersama pihak terkait telah mengusulkan sistem ganjil-genap dan rencana redistribusi kuota SPBU untuk mengurangi penumpukan kendaraan.
Langkah Pemeriksaan Langsung Polda Lampung
Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, bersama tim kepolisian dan pihak terkait. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa stok BBM bersubsidi masih tersedia secara lengkap dan mencukupi di semua SPBU yang diperiksa. “Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Polda Lampung, Pertamina, serta Hiswana Migas sudah turun ke lapangan,” kata Heri saat diwawancarai Tribun Lampung di ruang kerjanya pada Kamis (17/9/2026).
Heri menegaskan bahwa setelah pengecekan kondisi, stok BBM bersubsidi sebenarnya ada, lengkap, dan mencukupi. Namun, meski pasokan tidak menjadi kendala, antrean kendaraan tetap mengular, menciptakan kemacetan di sekitar SPBU. Menurut Heri, faktor utama penyebabnya adalah disparitas harga antara solar nonsubsidi dan biosolar bersubsidi.
Disparitas Harga dan Migrasi Penggunaan BBM
Harga solar nonsubsidi berada di kisaran Rp23.000 per liter, sedangkan biosolar bersubsidi sekitar Rp6.800 per liter. Perbedaan harga yang sangat tinggi ini memicu peralihan konsumen kendaraan pribadi dari solar nonsubsidi ke biosolar bersubsidi. Heri menjelaskan, “Peralihan konsumen kendaraan pribadi terjadi fenomena migrasi penggunaan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi antara solar nonsubsidi dengan Biosolar bersubsidi.”
Fenomena migrasi ini menyebabkan lonjakan volume kendaraan yang mengisi SPBU biosolar bersubsidi, sementara SPBU solar nonsubsidi tetap mengalami kekosongan. Akibatnya, antrean kendaraan menjadi panjang, dan waktu tunggu meningkat secara signifikan.
Dampak Durasi Transaksi Barcode
Selain disparitas harga, durasi transaksi menggunakan barcode juga menjadi kendala di lapangan. Verifikasi menunjukkan bahwa proses mulai dari verifikasi satu barcode hingga pengisian BBM untuk satu kendaraan memerlukan waktu rata-rata 12 jam. Waktu lama ini menambah tekanan pada sistem SPBU dan memperpanjang antrian kendaraan.
Proses barcode yang memakan waktu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan perangkat lunak, jaringan internet yang tidak stabil, atau prosedur verifikasi yang terlalu ketat. Semua faktor ini berkontribusi pada waktu tunggu yang lebih lama, yang pada gilirannya memicu kemacetan di sekitar SPBU.
Analisis Sistem Ganjil-Genap
Untuk mengatasi masalah antrean panjang, Polda Lampung mengusulkan penerapan sistem ganjil-genap. Sistem ini akan membatasi kendaraan yang dapat mengisi BBM pada hari tertentu berdasarkan nomor plat kendaraan. Misalnya, kendaraan dengan nomor plat ganjil dapat mengisi BBM pada hari ganjil, sementara kendaraan dengan nomor plat genap dapat mengisi pada hari genap.
Dengan sistem ganjil-genap, volume kendaraan yang mengakses SPBU pada satu waktu dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini diharapkan dapat memperpendek antrean dan mengurangi kemacetan di sekitar SPBU. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan pengelolaan distribusi BBM bersubsidi, memastikan setiap kendaraan dapat mengisi BBM sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan penumpukan kendaraan.
Rencana Redistribusi Kuota SPBU
Selain sistem ganjil-genap, Polda Lampung juga merencanakan redistribusi kuota SPBU. Rencana ini melibatkan penyesuaian kuota pengisian BBM di setiap SPBU berdasarkan permintaan dan kapasitas. Dengan redistribusi kuota, SPBU yang sering mengalami antrian panjang dapat diberikan kuota tambahan, sementara SPBU yang jarang dikunjungi dapat menyesuaikan kuota sesuai kebutuhan.
Redistribusi kuota juga dapat memfasilitasi koordinasi antara Polda Lampung, Pertamina, dan Hiswana Migas. Melalui koordinasi ini, semua pihak dapat bekerja sama dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di sekitar SPBU.
Pengaruh terhadap Infrastruktur SPBU
Implementasi sistem ganjil-genap dan redistribusi kuota SPBU memerlukan penyesuaian infrastruktur di setiap stasiun pengisian. SPBU perlu menyiapkan sistem informasi yang dapat memproses data nomor plat kendaraan secara real-time. Selain itu, SPBU juga harus meningkatkan kapasitas mesin barcode dan memperbaiki jaringan internet untuk mempercepat proses verifikasi.
Dengan penyesuaian infrastruktur, SPBU dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperpendek waktu tunggu, dan mengurangi kemacetan di sekitar area pengisian. Hal ini juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan BBM bersubsidi.
Peran Pemerintah Daerah dan Polda Lampung
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam koordinasi antara Polda Lampung, Pertamina, dan Hiswana Migas. Melalui kerja sama ini, semua pihak dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai rencana. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur tambahan, seperti SPBU baru atau pengembangan sistem pembayaran elektronik, untuk mengurangi beban antrean.
Polda Lampung, melalui Dirreskrimsus, terus melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem ganjil-genap serta redistribusi kuota SPBU. Dengan pemantauan yang ketat, pihak kepolisian dapat mengidentifikasi kendala yang muncul dan melakukan penyesuaian strategi secara cepat.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Antrean panjang di SPBU Lampung disebabkan oleh kombinasi disparitas harga antara solar nonsubsidi dan biosolar bersubsidi serta durasi transaksi barcode yang memakan waktu
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://lampung.tribunnews.com/lampung/1218565/atasi-antrean-solar-mengular-polda-lampung-kaji-sistem-ganjil-genap-hingga-redistribusi-kuota-spbu, without altering the facts of the original article.
