BEM SI Kerakyatan Gugat Transparansi Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu, Hinca Panjaitan Ditemani Legislatif
Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Penangguhan penahanan videografer Amsal Christy Sitepu yang baru-baru ini menjadi sorotan publik kembali memicu perdebatan tentang prosedur hukum dan akuntabilitas institusi penegak hukum. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Sumatra Utara, Ilham Syahputra, menuntut penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengeluaran tahanan yang tercatat hanya ditandatangani oleh pihak kejaksaan dan Rutan Tanjung Gusta.
Penangguhan tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 31 Maret 2026, setelah Amsal mengajukan permohonan. Keputusan itu membuat Amsal keluar dari Rutan Tanjung Gusta pada sore harinya, ditemani oleh legislator Hinca Panjaitan yang kemudian menyatakan rasa lega atas kebebasan sementara yang diperoleh kliennya.
Permintaan Penjelasan BEM SI Kerakyatan
Ilham Syahputra menegaskan bahwa dokumen “Berita Acara Pengeluaran Tahanan” (BA‑15) hanya memuat tanda tangan pejabat kejaksaan dan pengurus Rutan, tanpa keterangan rinci tentang prosedur yang dilalui. “Kita butuh transparansi penuh. Masyarakat berhak mengetahui apakah proses penangguhan ini mengikuti standar hukum yang berlaku atau sekadar keputusan ad‑hoc,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Rabu, 1 April 2026.
Menurut BEM SI, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pihak terkait, termasuk Kejaksaan, Pengadilan Negeri Medan, serta Rutan Tanjung Gusta, mengadakan konferensi pers terbuka untuk menguraikan langkah‑langkah yang diambil.
Reaksi Hinca Panjaitan
Legislator dari Fraksi Partai Nasional, Hinca Panjaitan, yang mendampingi Amsal pada hari penangguhan, menyatakan dukungannya terhadap upaya transparansi. “Saya menyadari pentingnya proses hukum yang adil dan terbuka. Jika ada prosedur yang belum jelas, maka itu harus dijelaskan secara publik,” kata Hinca dalam wawancara singkat setelah Amsal meninggalkan rutan.
Hinca menambahkan bahwa ia akan mengajukan pertanyaan kepada Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan, guna memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengintervensi proses peradilan secara tidak sah.
Kontroversi Seputar Penangguhan
Kasus Amsal Sitepu tidak muncul dalam ruang hampa. Sebelumnya, Amsal mendapat sorotan setelah video‑rekaman yang dihasilkannya menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di daerah konflik. Penahanan yang dijatuhkan kepadanya pada akhir 2025 menimbulkan protes dari organisasi hak asasi manusia dan kalangan jurnalistik.
Penangguhan penahanan yang diberikan oleh pengadilan menimbulkan pertanyaan mengapa prosesnya tampak cepat, mengingat prosedur standar biasanya memerlukan evaluasi menyeluruh dari bukti‑bukti yang ada. Kritikus berargumen bahwa keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, mengingat Amsal baru saja mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sidang vonis sebelumnya.
Langkah Selanjutnya
- Penetapan konferensi pers oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Medan untuk menjelaskan proses BA‑15.
- Pengajuan pertanyaan resmi oleh Hinca Panjaitan ke Komisi III DPR mengenai kebijakan penangguhan penahanan.
- Pengawasan independen oleh lembaga hak asasi manusia untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan prosedur hukum.
Jika permintaan BEM SI Kerakyatan terpenuhi, diharapkan akan tercipta standar transparansi yang lebih ketat dalam penanganan kasus serupa. Sebaliknya, kegagalan menjawab pertanyaan publik dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.
Dengan tekanan yang semakin meningkat dari kalangan mahasiswa, legislatif, serta organisasi non‑pemerintah, kasus Amsal Sitepu menjadi barometer penting bagi kualitas demokrasi dan supremasi hukum di tanah air. Keterbukaan informasi bukan sekadar tuntutan formal, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kepercayaan publik.
Sejauh ini, belum ada jadwal resmi untuk konferensi pers yang diminta. Namun, BEM SI Kerakyatan berjanji akan terus memantau perkembangan dan menuntut akuntabilitas penuh dari semua pihak terkait.
