Jerman bersiap menyambut pemerintahan baru hasil koalisi antara CDU/CSU dan SPD. Kesepakatan telah dicapai, dan detail pembagian kursi menteri serta program kerja utama mulai terungkap. Namun, kesepakatan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak.
Siapa Saja yang Mendapat Jabatan Penting?
SPD diperkirakan akan memegang kendali atas setidaknya tujuh kementerian, termasuk posisi strategis seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, serta Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kementerian lain yang kemungkinan dipegang SPD adalah Kementerian Lingkungan (termasuk Perlindungan Iklim), Kementerian Bantuan Pembangunan, dan Kementerian Perumahan, Tata Kota, serta Konstruksi.
Sementara itu, CDU akan memimpin enam kementerian, termasuk Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi. CSU, sebagai mitra CDU di Bayern, kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Nama-nama yang berpotensi mengisi posisi kunci pun mulai bermunculan. Boris Pistorius dari SPD, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diprediksi akan tetap menduduki posisinya. Bahkan, ada kemungkinan ia akan menjadi Wakil Kanselir jika Lars Klingbeil menolak tawaran jabatan tersebut. Untuk Menteri Luar Negeri, Johann Wadephul, Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen, menjadi salah satu kandidat kuat. Sementara itu, Alexander Dobrindt dari CSU disebut-sebut berpeluang mengisi kursi Menteri Dalam Negeri.
Apa Saja Prioritas Pemerintahan Baru?
Perjanjian koalisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Di bidang energi dan iklim, pemerintah baru berencana memotong harga listrik sebesar 5 sen melalui pengurangan pajak listrik dan biaya jaringan, serta meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Mereka juga berkomitmen untuk mempercepat target iklim Uni Eropa (UE), yaitu mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.
Dalam bidang pertahanan, koalisi sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan secara signifikan guna memenuhi target NATO. Mereka juga akan mempercepat dan mempermudah pembelian serta pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer dengan negara-negara Eropa. Sistem wajib militer baru, yang saat ini masih bersifat sukarela, juga akan diberlakukan.
Kebijakan imigrasi juga menjadi fokus utama. Pemerintah baru akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.
Di sektor fiskal dan pajak, tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran. Upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran juga akan direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja.
Mengapa Kesepakatan Ini Dikritik?
Kesepakatan koalisi ini tidak luput dari kritik. Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dan mengatakan bahwa perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan, dan kehancuran planet.
Partai Hijau juga mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai kekecewaan besar terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini. Mereka menilai koalisi tersebut tidak memiliki sedikit pun jawaban atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.
Partai AfD juga turut menyuarakan kritik. Mereka menilai terlalu banyak uang pembayar pajak yang dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan. Mereka juga menganggap kebijakan fiskal dan pajak yang direncanakan sebagai bencana yang akan semakin memperburuk krisis.
Meskipun menuai kritik, koalisi CDU/CSU dan SPD telah sepakat untuk membentuk pemerintahan baru. Friedrich Merz, yang digadang-gadang akan menjadi kanselir, masih dalam proses merampungkan susunan kabinetnya. Masyarakat Jerman menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintahan baru ini untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara.
