Ensiklopedia

article ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan . Mohon bantu kami dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya . Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Devolusi" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR ( May 2008 )

Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian . ^{[ 1 ]} Devolusi merupakan salah satu bentuk desentralisasi administratif. ^{[ 2 ]}

Devolusi berbeda dengan federalisme . Dalam devolusi, pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat mencabut kekuasaan tersebut secara sepihak. ^{[ 1 ]} Sementara itu, federalisme pada hakikatnya menganut prinsip distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. ^{[ 3 ]} Prinsip ini dijamin dalam konstitusi negara federalis, sehingga pemerintah pusatnya tidak punya kewenangan untuk mencabut kekuasaan dari pemerintah negara bagian secara sepihak. ^{[ 3 ]}

Tahun	Negara	Bentuk pemerintahan	Artikel utama	Unit administratif utama	Unit administratif lainnya
1995	Azerbaijan	Republik semi-presidensial	Pembagian administratif Azerbaijan	10 daerah otonom, 66 rayon, dan 77 kota	Republik Otonom: Nakhichevan
2009	Bolivia	Republik presidensial	Pembagian administratif Bolivia	9 departemen
1980	Chili	Republik presidensial	Pembagian administratif Chili	15 region
1949	Tiongkok	Negara kesatuan berbentuk Republik sosialis satu-partai	Pembagian administratif Tiongkok	22 provinsi (Taiwan diklaim sebagai provinsi ke-23), 5 daerah otonom dan 4 kotamadya	2 daerah administrasi khusus: Hong Kong dan Makau
1991	Kolombia	Republik presidensial	Departemen di Kolombia	33 departemen
1992	Republik Ceko	Republik		13 daerah ( kraje )	1 Distrik Ibu kota, Pra ha , has the same autonomy and privileges as Czech regions.
1849	Denmark	Monarki Konstitusional		5 region	2 teritori otonomi: Greenland dan Kepulauan Faroe
1919	Finlandia	Republik		19 region	Kepulauan Åland
1958	Prancis	Republik		27 region, dimana 6 mempunyai otonomi khusus yang berderajat
1991	Georgia	Republik		9 daerah (satu telah mendeklarasikan kemerdekaan de facto t: Abkhazia (1999)), 1 kota y, and 2 republik otonomi s (one of them also declared de facto independence: South Ossetia (2006))	Adjara and South Ossetia (Tskinvali region)
1975	Yunani	Republik		13 region	Gunung Athos
1946	Italia	Republik		20 daerah, dimana 5 memiliki otonomi khusus	2 autonomous provinces
1947	Jepang	Monarki Konstitusional	Prefektur Jepang	47 prefektur
1964	Kenya	Republik Presidensial		47 konti berdasarkan 47 distrik, dengan 47 gubernur terpilih, diakui oleh konstitusi 2010 [ 4 ]
1991	Moldova	Republik		32 distrik and 3 munisipilitas	2 provinsi: Gagauzia dan Transnistria . Transnistaria adalah secara de fakto.
1954	Belanda	Monarki Konstitusional	Provinsi Belanda	12 provinsi dan 3 munisipilitas khusus	Aruba , Curaçao dan Sint Maarten
1986	Selandia Baru	Kerajaan persemakmuran		16 region	Two territories in free association: Cook Islands and Niue and two dependencies: Tokelau and
1986	Nikaragua	Republik	Departemen di Nikaragua	15 departemen	Dua region khusus: North Atlantic dan South Atlantic
1975	Papua Nugini	Kerajaan Persemakmuran		20 provinsi	1 territori ibukota: dan 1 region khusus:
1993	Peru	Republik		25 region	1 provinsi dan urutan pertama: Lima
1987	Filipina	Republik		17 region, 81 provinsi, 144 kota, 1,491 munisipilitas, dan 42,028 barangays
1976	Portugal	Republik		308 munisipilitas	Azores dan Madeira
2006	Serbia	Republik		138 munisipilitas dan 23 kota	Vojvodina dan Kosovo dan Metohija (Serbia does not recognize the independence of Kosovo)
1978	Kepulauan Solomon	Kerajaan Persemakmuran		9 provinsi	1 teritori ibukota: Honiara
1996	Afrika Selatan	Republik		9 provinsi
1948	Korea Selatan	Republik		8 provinsi dan 6 kota	1 kota khusus, 1 pemerintah kota khusus dan 1 pemerintah provinsi khusus
1978	Spanyol	Monarki Konstitusional	( )	17 komunitas otonom yang mana 2 memiliki tingkat khusus	2 kota otonom
1987	Sri Lanka	Republik		9 provinsi
1992	Tajikistan	Republik		2 provinsi, 1 provinsi otonom (Gorno-Badakhshan) dan zona langsung pemerintah pusat (Distrik Subordinasi Republik).	1 kota otonom
1977	Tanzania	Republik		30 daerah	Zanzibar
1976	Trinidad dan Tobago	Republik		9 daerah and 5 kotamadya	Tobago
1996	Ukraina	Republik		24 oblast (provinsi) dan satu republik otonom	Crimea
1922	Britania Raya	Monarki konstitusional	( )	4 negara konstituen , di mana 3 mempunyai pemerintah devolusi
1991	Uzbekistan	Republik		9 provinsi dan 1 kota independen

1. ^ ^{a b} www.bbc.co.uk https://www.bbc.co.uk/academy/en/articles/art20130702112133671 . Diakses tanggal 2021-10-28 . Tidak memiliki atau tanpa |title= ( bantuan )
2. ^ "Different Forms of Decentralization" . www.ciesin.org . Diakses tanggal 2021-10-28 .
3. ^ ^{a b} "Federalism in the Constitution | Boundless Political Science" . courses.lumenlearning.com . Diakses tanggal 2021-10-28 .
4. ^ 2018-09-09 di Wayback Machine . website.

• Economic and Social Research Council Devolution and Constitutional Change research programme Diarsipkan 2006-05-12 di Wayback Machine .
• An Article from the BBC describing the transfer of powers from the UK Parliament to the Welsh Assembly ^{[ pranala nonaktif permanen ]}

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan . Anda dapat membantu Wikipedia dengan .

• l
• b