Ensiklopedia

Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Reformasi Pembangunan
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-36
Dibentuk	23 Mei 1998
Diselesaikan	20 Oktober 1999
Struktur pemerintahan
Presiden	B. J. Habibie
Wakil Presiden	Tidak ada
Jumlah menteri	36
Partai anggota	Koalisi: ; Golkar ; ABRI ; PPP ; PDI ; Independen
Status di legislatif	DPR RI ; Koalisi mayoritas (integrasi politik Reformasi ): 425 / 425
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VII
Pengganti	Kabinet Persatuan Nasional

Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia , B. J. Habibie . Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator , sejumlah menteri pemimpin departemen , sejumlah menteri negara , Sekretaris Negara , dan Jaksa Agung . ^{[

1

]} ^{[

2

]}

Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

Di bidang politik memperbarui berbagai perundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN .
Di bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi.
Di bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Latar belakang

Sesaat setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia , B. J. Habibie langsung melakukan pembentukan kabinet. Kabinet yang dibentuk Habibie dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang tentunya hal itu akan sedikit meredakan tensi tinggi publik pada geliat reformasi selama ini. Embel-embel reformasi pada apapun bentuk program dan kegiatan pemerintah saat itu dirasa menjadi sebuah keniscayaan. Kabinet ini dibentuk pada 22 Mei 1998 , tepat satu hari Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Unsur-unsur yang masuk dalam jajaran kabinet itu pun tidak melulu berasal dari satu golongan. Upaya melakukan integrasi politik sangat nyata dilakukan B. J. Habibie dengan memasukkan semua unsur institusi politik yang meliputi perwakilan militer ( TNI / POLRI ), PPP , Golkar , dan PDI . Kabinet penyentara tersebut berisikan 36 orang yang tugas utamanya adalah melakukan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia .

Pimpinan

Presiden
	B. J. Habibie

Anggota

Menteri

Berikut ini adalah menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

No.	Jabatan		Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Feisal Tanjung	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	ABRI
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Ginandjar Kartasasmita ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	Golkar
2	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Hartarto Sastrosoenarto (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Golkar
3	Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	Hartarto Sastrosoenarto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
4	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Haryono Suyono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
Menteri
5	Menteri Dalam Negeri	Syarwan Hamid ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	ABRI
5	Menteri Dalam Negeri	Feisal Tanjung (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	ABRI
6	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
7	Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima ABRI	Wiranto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	ABRI
8	Menteri Kehakiman	Muladi	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
9	Menteri Penerangan	Yunus Yosfiah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	ABRI
10	Menteri Keuangan	Bambang Subianto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
11	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Rahardi Ramelan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
12	Menteri Pertanian	Soleh Solahudin	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
13	Menteri Pertambangan dan Energi	Kuntoro Mangkusubroto	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
14	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Muslimin Nasution	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
15	Menteri Pekerjaan Umum	Rachmadi Bambang Sumadhijo	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
16	Menteri Perhubungan	Giri Suseno Hadihardjono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
17	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Marzuki Usman ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	Nonpartai
17	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Giri Suseno Hadihardjono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Golkar
18	Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	Adi Sasono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
19	Menteri Tenaga Kerja	Fahmi Idris ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	Golkar
19	Menteri Tenaga Kerja	AM Hendropriyono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	ABRI
20	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	AM Hendropriyono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	ABRI
21	Menteri Kesehatan	Faried Anfasa Moeloek	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Juwono Soedarsono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
23	Menteri Agama	Abdul Malik Fadjar	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
24	Menteri Sosial	Justika Baharsjah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
Menteri Negara
25	Menteri Negara Sekretaris Negara	Akbar Tandjung ^{[ 4 ]}	23 Mei 1998	10 Mei 1999	Golkar
25	Menteri Negara Sekretaris Negara	Muladi (Pelaksana Tugas)	10 Mei 1999	20 Oktober 1999	Golkar
26	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas	Boediono	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
27	Menteri Negara Riset dan Teknologi /Kepala BPPT	Muhammad Zuhal	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
28	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara /Kepala Badan Pengelola BUMN	Tanri Abeng	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Golkar
29	Menteri Negara Pangan dan Hortikultura	A.M. Saefuddin ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	PPP
29	Menteri Negara Pangan dan Hortikultura	Soleh Solahudin (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Nonpartai
30	Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN	Ida Bagus Oka	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
31	Menteri Negara Investasi /Kepala BKPM	Hamzah Haz ^{[ 4 ]}	23 Mei 1998	18 Mei 1999	PPP
		Marzuki Usman ^{[ 3 ]} (Pelaksana Tugas)	18 Mei 1999	27 September 1999	Nonpartai
		Muhammad Zuhal (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Nonpartai
32	Menteri Negara Agraria /Kepala BPN	Hasan Basri Durin	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
33	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Theo L. Sambuaga ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	Golkar
33	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Rachmadi Bambang Sumadhijo (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Nonpartai
34	Menteri Negara Lingkungan Hidup /Kepala Bapedal	Panangian Siregar	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	PDI
35	Menteri Negara Peranan Wanita	Tuti Alawiyah	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	Nonpartai
36	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Agung Laksono ^{[ 3 ]}	23 Mei 1998	27 September 1999	Golkar
36	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Juwono Soedarsono (Pelaksana Tugas)	1 Oktober 1999	20 Oktober 1999	Nonpartai

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Reformasi Pembangunan:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Soedjono C. Atmonegoro ^{[ 5 ]}	20 Maret 1998	15 Juni 1998
		Andi Ghalib	17 Juni 1998	14 Juni 1999
		Ismudjoko (Pelaksana Tugas) ^{[ 6 ]}	14 Juni 1999	20 Oktober 1999

Galeri

Pelantikan
Presiden BJ Habibie melantik Kabinet Reformasi Pembangunan pada 23 Mei 1998.

Catatan kaki dan referensi

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 ^{[

pranala nonaktif permanen

]}
^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/ Tahun 1998" . Kementerian Keuangan Republik Indonesia . 22 Mei 1998 . Diakses tanggal 7 September 2022 .
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h "Tujuh Menteri Mengundurkan Diri Sehubungan Dengan Pelantikannya Menjadi Anggota MPR" , The Jakarta Post, 28 September 1999
^ ^a ^b Mengundurkan diri untuk mengikuti kampanye Pemilu 1999
^ Soedjono C. Atmonegoro diberhentikan dari jabatannya.
^ Ismudjoko diangkat Presiden Habibie sebagai Jaksa Agung Ad Interim , diakses 3 Desember 2020.

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan VII	Kabinet Reformasi Pembangunan 1998–1999	Diteruskan oleh: Kabinet Persatuan Nasional

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 ^{[

pranala nonaktif permanen

]}

[2] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/ Tahun 1998" . Kementerian Keuangan Republik Indonesia . 22 Mei 1998 . Diakses tanggal 7 September 2022 .

[MPR-3] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h "Tujuh Menteri Mengundurkan Diri Sehubungan Dengan Pelantikannya Menjadi Anggota MPR" , The Jakarta Post, 28 September 1999

[Pemilu_1999-4] Mengundurkan diri untuk mengikuti kampanye Pemilu 1999

[5] Soedjono C. Atmonegoro diberhentikan dari jabatannya.

[6] Ismudjoko diangkat Presiden Habibie sebagai Jaksa Agung Ad Interim , diakses 3 Desember 2020.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

l b Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim ) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia

Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-36

Dibentuk	23 Mei 1998
Diselesaikan	20 Oktober 1999
Struktur pemerintahan
Presiden	B. J. Habibie
Wakil Presiden	Tidak ada
Jumlah menteri	36
Partai anggota	Koalisi: Golkar ABRI PPP PDI Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas (integrasi politik Reformasi ): 425 / 425
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VII
Pengganti	Kabinet Persatuan Nasional