Ensiklopedia

Tata negara Republik Romawi diatur oleh sekumpulan serta undang-undang tertulis . ^{[ 1 ]} Tata negara ini mengatur pemerintahan Republik Romawi (509–27 SM). Tata negara Republik Romawi merupakan kelanjutan dari , berevolusi selama kurang lebih lima abad berlakunya sistem republik di Roma, dan berganti menjadi tata negara Kekaisaran Romawi ketika sistem republik berakhir pada tahun 27 SM. ^{[ 2 ]}

Lembaga negara Republik Romawi bisa dibagi menjadi tiga kelompok:

• Berbagai yang beranggotakan rakyat biasa, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kewenangan memilih pejabat negara ( magistratus ), menetapkan atau menolak undang-undang, menyelenggarakan sistem peradilan, dan menyatakan perang maupun perdamaian; ^{[ 3 ]}
• Senat yang bertugas sebagai penasehat Majelis dan negara. ^{[ 4 ]} Senat tidak memiliki kewenangan hukum secara langsung, tapi praktiknya memiliki pengaruh tidak langsung yang besar di dalam pemerintahan.
• Magistratus atau pejabat-pejabat negara, dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Pejabat-pejabat ini memiliki kekuasaan di bidang agama, militer, dan kehakiman, serta dapat mengajukan dan memimpin sidang Majelis. Terdapat dua macam magistratus , yaitu magistratus biasa dan luar biasa. ^{[ 5 ]}
  • Jabatan magistratus biasa yang tertinggi adalah konsul , yang dipegang oleh dua orang dengan masa jabatan satu tahun. ^{[ 6 ]} Jabatan biasa lainnya diantaranya praetor , ^{[ 7 ]} sensor , ^{[ 8 ]} dan tribunus . ^{[ 9 ]}
  • Jabatan luar biasa yaitu jabatan diktator dan magister equitum . ^{[ 10 ]} Diktator ditunjuk oleh para konsul dalam keadaan krisis yang membahayakan negara, menjabat selama enam bulan dan setelah itu biasanya mengundurkan diri. ^{[ 11 ]} Seorang diktator memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah. ^{[ 12 ]} Magister equitum adalah wakil yang ia tunjuk. ^{[ 13 ]}

Terdapat sistem pengawasan dan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga ini untuk mencegah terpusatnya kekuasaan di satu lembaga. Misalnya, walaupun kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis, sidang dimulai dan dipimpin oleh para magistratus yang dapat mengendalikan diskusi. ^{[ 14 ]} Untuk mencegah magistratus bertindak sewenang-wenang, keputusan seorang magistratus dapat diveto oleh koleganya maupun oleh tribunus. ^{[ 15 ]}

Selama berdirinya republik, tata negara ini berubah perlahan-lahan. Awalnya, kelas bangsawan yang disebut patricius cenderung mendominasi, namun konflik antara kelas patricius dan kelas rakyat biasa yang disebut plebs . Kelas plebs diberikan hak yang sama dengan bangsawan, jabatan tribunus dibuat untuk mengimbangi kekuasaan para patricius dan Dewan Plebs didirikan dan diberi kekuasaan legislatif. ^{[ 16 ]}

Akhir zaman republik ditandai dengan meningkatnya pemusatan kekuasaan di tangan gubernur-gubernur yang memerintah provinsi diluar ibu kota Roma, ^{[ 17 ]} dan penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perubahan politik (contohnya masa kediktatoran Sulla ). ^{[ 18 ]} Selain itu Majelis dapat disuap atau diancam untuk memberikan kekuasaan yang besar bagi pemimpin militer tertentu. ^{[ 19 ]} Perkembangan ini menyebabkan pemusatan kekuasaan ke hanya sejumlah kecil tokoh. Pemusatan ini, beserta jatuhnya kepercayaan terhadap institusi republik, ^{[ 19 ]} memicu terjadinya perang saudara dan berakhir dengan jatuhnya sistem republik dan dimulainya sistem kekaisaran.