Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan untuk bareng-bareng genjot inklusi keuangan di masyarakat. Tujuannya jelas, biar ekonomi makin kencang dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan ikut terdongkrak.
Delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) langsung dikukuhkan serentak. Harapannya, ini jadi momentum buat pemerintah daerah dan pelaku industri keuangan buat makin solid bekerja sama.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, juga nggak mau ketinggalan kasih pesan. Beliau minta semua pemerintah kabupaten/kota buat kompak sama regulator keuangan, pelaku usaha jasa keuangan, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya satu, mempercepat akses keuangan inklusif dan bikin pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan makin merata.
Beberapa program andalan TPAKD di Kalimantan Selatan juga nggak kalah keren. Ada Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) buat bantu masyarakat lepas dari jeratan utang. Terus ada Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) buat ngenalin anak-anak sama dunia keuangan sejak dini. Nggak ketinggalan, ada Ekosistem Keuangan Inklusif, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan kegiatan edukasi keuangan lainnya.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, berharap TPAKD nggak cuma bikin ekonomi maju, tapi juga ningkatin kesejahteraan masyarakat setempat. Ujung-ujungnya, ini bakal ngasih kontribusi positif buat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan akses yang makin terbuka ke sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan juga bisa makin leluasa nawarin produk dan layanan yang sesuai sama kebutuhan masyarakat dan UMKM.
Friderica juga menekankan pentingnya peran TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah. Ini penting banget buat ngedukung masyarakat, memperkuat pondasi ekonomi daerah, dan ngedukung pertumbuhan ekonomi nasional.
TPAKD sendiri adalah forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan di daerah. Tujuannya buat ningkatin perluasan akses keuangan masyarakat yang bisa ngedorong perekonomian, misalnya lewat pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan tim percepatan akses keuangan di daerah, kata Muhidin.
Friderica juga menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci buat memperkuat stabilitas keuangan, ngedukung UMKM, dan ningkatin literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah.
Di Kalimantan Selatan sendiri, udah ada 1 TPAKD provinsi dan 13 TPAKD kabupaten/kota yang aktif jalanin program kerja di tahun 2024.
Sebagai bukti implementasi percepatan akses keuangan, pengukuhan serentak ini juga dibarengi sama penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Laku Pandai dan pembukaan rekening santri implementasi program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Ponpes Manbaul Ulum.
Pengukuhan serentak ini diawali sama Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan buat ngevaluasi pelaksanaan program kerja seluruh TPAKD di tahun 2024, refreshment arah strategis TPAKD, dan pemantapan program kerja TPAKD tahun 2025.
Mari kita keluarkan komitmen untuk saling bersinergi bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pungkas Muhidin.
Kenapa Inklusi Keuangan Penting Banget Buat Masyarakat?
Inklusi keuangan itu kayak jalan tol buat masyarakat biar bisa mengakses berbagai layanan keuangan. Mulai dari nabung, pinjam modal usaha, sampai investasi. Kalau masyarakat udah melek keuangan, mereka bisa lebih mudah ngatur duit, merencanakan masa depan, dan ningkatin taraf hidup.
Selain itu, inklusi keuangan juga bisa ngurangin ketergantungan masyarakat sama rentenir. Dengan adanya akses ke lembaga keuangan formal, masyarakat bisa dapetin pinjaman dengan bunga yang lebih masuk akal dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan.
Nggak cuma itu, inklusi keuangan juga bisa ngedorong pertumbuhan ekonomi daerah. Soalnya, kalau masyarakat punya akses ke modal usaha, mereka bisa mengembangkan bisnisnya dan nyiptain lapangan kerja baru.
Apa Saja Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Daerah?
Meskipun penting banget, ningkatin inklusi keuangan di daerah nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham betul tentang produk dan layanan keuangan. Akibatnya, mereka jadi ragu buat memanfaatkan layanan tersebut.
Selain itu, akses ke lembaga keuangan juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang belum memadai dan biaya operasional yang tinggi jadi kendala buat lembaga keuangan buat menjangkau daerah-daerah tersebut.
Nggak cuma itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga masih perlu ditingkatkan. Beberapa kasus penipuan dan praktik-praktik yang merugikan bikin masyarakat jadi was-was buat berurusan sama lembaga keuangan.
Bagaimana Cara Mengatasi Tantangan Tersebut?
Buat ngatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bahu-membahu buat ningkatin inklusi keuangan.
Pemerintah daerah bisa ngasih dukungan kebijakan dan infrastruktur yang memadai. OJK bisa ngawasin dan ngatur industri keuangan biar tetap sehat dan terpercaya. Lembaga keuangan bisa ngembangin produk dan layanan yang sesuai sama kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat bisa aktif belajar tentang keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan yang ada.
Selain itu, edukasi keuangan juga perlu digencarkan. Masyarakat perlu dikasih pemahaman tentang pentingnya keuangan, cara ngatur duit yang baik, dan cara memilih produk dan layanan keuangan yang tepat.
Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, inklusi keuangan di daerah pasti bisa ditingkatkan. Ujung-ujungnya, kesejahteraan masyarakat juga bakal ikut terdongkrak.
