Perkosa Anak Pasien, Dokter PPDS Terancam Dipecat Permanen

Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan seorang dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) di RSHS, Bandung, berbuntut panjang. Selain menghadapi proses hukum pidana, dokter bernama Priguna Anugerah P ini juga terancam sanksi etik yang serius dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ketua IDI Jawa Barat, Moh Luthfi, menjelaskan bahwa Priguna adalah seorang dokter umum yang sedang menempuh pendidikan spesialis. Saat ini, IDI sedang melakukan pembahasan di majelis etik kedokteran untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil terkait kasus ini. Sanksi etik yang mungkin diberikan bisa sangat berat, termasuk pencabutan keanggotaan IDI secara permanen.

Masalahnya ini bukan hanya pidananya saja, tapi juga terkait etika kedokteran, itu yang lebih berat, ujar Luthfi. Ia menambahkan bahwa IDI akan menunggu hasil penyelidikan polisi sebelum mengambil keputusan final. Jika status hukum Priguna sudah ditetapkan, IDI akan segera memberikan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pemecatan sebagai anggota IDI.

Apa saja sanksi etik yang mungkin dihadapi dokter yang melanggar kode etik?

Sanksi etik dalam dunia kedokteran dirancang untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Pelanggaran kode etik bisa berakibat pada berbagai konsekuensi, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Beberapa sanksi yang mungkin dihadapi seorang dokter yang melanggar kode etik antara lain:

Teguran Lisan atau Tertulis: Ini adalah sanksi yang paling ringan, biasanya diberikan untuk pelanggaran kecil atau kesalahan yang tidak disengaja.

Pembinaan: Dokter yang melanggar etik mungkin diwajibkan mengikuti program pembinaan atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika profesi.

Pencabutan Sementara Izin Praktik: Sanksi ini lebih berat, di mana dokter dilarang melakukan praktik kedokteran selama jangka waktu tertentu.

Pencabutan Keanggotaan IDI: Ini adalah sanksi terberat, yang berarti dokter tersebut tidak lagi diakui sebagai anggota IDI dan kehilangan hak-haknya sebagai anggota.

Tuntutan Hukum: Selain sanksi etik, dokter yang melakukan pelanggaran serius juga bisa menghadapi tuntutan hukum pidana atau perdata.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat juga memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah langkah, termasuk meminta keterangan dan informasi dari pihak RSHS Bandung, Universitas Padjadjaran, hingga kepolisian.

Kemenkumham menilai tindakan Priguna bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi pasien dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit. Dalam peristiwa tersebut termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit khususnya di RSHS Bandung, ucap Hasbullah.

Bagaimana kasus ini bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM?

Kasus ini berpotensi menjadi pelanggaran HAM karena beberapa alasan:

Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Pasien: Pasien memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi saat berada di fasilitas kesehatan. Tindakan pemerkosaan jelas melanggar hak ini.

Pelanggaran Hak atas Kesehatan: Trauma akibat pemerkosaan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental korban. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai.

Pelanggaran Hak atas Keadilan: Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Proses hukum harus berjalan adil dan transparan untuk memastikan hak ini terpenuhi.

Penyalahgunaan Kekuasaan: Dokter memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki otoritas terhadap pasien. Penyalahgunaan kekuasaan ini untuk melakukan tindakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang serius.

Kemenkumham menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut profesi yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan moral.

Apa dampak kasus ini terhadap citra profesi dokter di Indonesia?

Kasus ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap citra profesi dokter di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap dokter sebagai tenaga medis yang profesional dan beretika bisa terkikis akibat kasus ini. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

Penurunan Kepercayaan Masyarakat: Masyarakat mungkin menjadi lebih waspada dan curiga terhadap dokter, terutama dokter laki-laki.

Keraguan untuk Berobat: Beberapa orang mungkin menjadi enggan untuk berobat ke dokter karena takut menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual.

Tuntutan yang Lebih Ketat: Masyarakat mungkin menuntut agar dokter lebih profesional dan beretika dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan yang Lebih Intensif: Pemerintah dan organisasi profesi mungkin meningkatkan pengawasan terhadap dokter untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

IDI sebagai organisasi profesi dokter memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan citra profesi ini. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap dokter yang melanggar kode etik dan meningkatkan edukasi tentang etika profesi kepada seluruh anggota.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh tenaga medis di Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran etik diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.