Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dokter residen di Bandung menggemparkan dunia medis dan masyarakat luas. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi dokter.
Puan menekankan bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan kedokteran. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan program pendidikan kedokteran, mulai dari kampus, rumah sakit, hingga lembaga terkait lainnya. Pertanyaan besar muncul: bagaimana mungkin peristiwa semacam ini bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan?
Bagaimana Sistem Pengawasan Pendidikan Kedokteran Bisa Kecolongan?
Puan mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang ada. Ia menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme pengawasan di berbagai tingkatan, mulai dari kampus hingga rumah sakit tempat para residen praktik. Apakah ada celah yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual? Bagaimana cara memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang?
Kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pendidikan kini dipertaruhkan. Puan menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan. Negara harus hadir untuk membela korban, menegakkan hukum, dan menjamin keamanan bagi seluruh warga negara, terutama perempuan dan anak-anak.
Lebih lanjut, Puan mendorong pembangunan sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada profesionalisme teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, empati, dan rasa aman bagi semua pihak. Dunia kedokteran seharusnya menjadi ruang aman untuk menyembuhkan, bukan tempat untuk merusak martabat manusia.
Apa Langkah Konkret yang Harus Dilakukan untuk Memulihkan Kepercayaan Publik?
Selain penegakan hukum yang tegas, Puan menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan psikologis bagi korban dan keluarganya. Korban membutuhkan dukungan untuk memulihkan diri dari trauma yang dialaminya. Pendampingan hukum juga diperlukan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.
DPR RI berkomitmen untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Puan juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem pelaporan kekerasan seksual di lingkungan akademik dan rumah sakit. Sistem pelaporan yang efektif dan mudah diakses sangat penting untuk mendorong korban berani melapor.
Pihak kepolisian telah menangkap pelaku, seorang dokter residen anestesi, di sebuah apartemen. Menurut keterangan polisi, pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap pendamping pasien. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 18 Maret 2025.
Bagaimana Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan?
Puan menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak boleh menjadi bayangan gelap dalam dunia pendidikan dan pelayanan publik. Ia meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan menelusuri kemungkinan adanya korban lain atau pihak lain yang terlibat.
Kasus ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, membangun budaya saling menghormati, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.
Puan berharap aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi maksimal kepada pelaku. Tindakan pelaku merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
Negara harus hadir untuk melindungi korban, menegakkan hukum, dan menjamin ruang aman bagi seluruh warga negara.
