Aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) diperkirakan akan mewarnai jalanan ibukota. Sebagai antisipasi, berbagai pihak terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi.
Transjakarta, sebagai salah satu penyedia transportasi publik utama, telah menyiapkan rencana pengalihan rute bus secara situasional. Ayu Wardhani, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, menjelaskan bahwa penyesuaian rute akan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan.
Sementara itu, kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. AKBP Argo Wiyono, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan sebagai pilihan terakhir untuk mencegah kemacetan. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama antara lain Bundaran Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.
Kenapa Ojol Demo? Apa yang Mereka Tuntut?
Aksi demo ini dipicu oleh ketidakpuasan para pengemudi ojol terhadap kebijakan aplikator yang dianggap merugikan. Beberapa isu utama yang disuarakan antara lain:
- Tarif yang tidak sesuai
- Sistem pembagian hasil yang tidak adil
- Kurangnya perlindungan terhadap pengemudi
Para pengemudi berharap agar aplikator dan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi mereka dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Puluhan ribu pengemudi ojol diperkirakan akan turun ke jalan dalam aksi yang disebut ‘Aksi 205’ ini. Aksi ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia dan diikuti oleh pengemudi dari berbagai wilayah.
Bagaimana Tanggapan Aplikator Terhadap Tuntutan Ojol?
Pihak aplikator sendiri telah memberikan tanggapan terkait isu komisi. Catherine Hindra Sutjahyo, Presiden unit bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), menyatakan bahwa pihaknya tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen. Ia menjelaskan bahwa biaya perjalanan dibagi 80 persen untuk mitra pengemudi dan 20 persen untuk aplikator, dan potongan tersebut berasal dari konsumen ke aplikator, bukan dari pendapatan pengemudi.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, yang menegaskan bahwa pihaknya selalu mengenakan komisi sesuai regulasi, yaitu 20 persen dari tarif dasar.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat untuk Menghindari Dampak Demo?
Masyarakat diimbau untuk menghindari beberapa ruas jalan utama untuk mengurangi potensi kepadatan lalu lintas. Bagi pengguna transportasi publik, disarankan untuk memantau informasi terkini melalui aplikasi TJ dan media sosial resmi Transjakarta untuk mengetahui adanya perubahan rute atau penyesuaian lainnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI juga masih melakukan evaluasi tarif integrasi transportasi di Jakarta, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi para pengguna transportasi umum.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berhati-hati selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Informasi mengenai rekayasa lalu lintas akan terus diperbarui sesuai dengan kondisi di lapangan.
