Harli Siregar Tegaskan Peringatan Keras Usai Kasus Amsal Sitepu Mengguncang Kajari Karo
Berita Hari Ini – 03 April 2026 | Jakarta, Kompas.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati) Harli Siregar memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran jaksa di wilayahnya setelah insiden yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, dan timnya menjerat videografer Amsal Sitepu dalam kasus mark‑up proyek video profil desa.
Latar Belakang Kasus Amsal Sitepu
Pada periode anggaran 2020‑2022, Amsal Sitepu melalui perusahaannya, CV Promiseland, mengajukan proposal pembuatan video profil kepada 20 desa di empat kecamatan Kabupaten Karo: Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Proposal menilai biaya produksi sekitar Rp 30 juta per desa. Setelah audit Inspektorat Kabupaten Karo, diperkirakan biaya wajar hanya Rp 24,1 juta per desa, menimbulkan selisih yang menjadi dugaan kerugian negara dan memicu penyelidikan.
Reaksi Kajari Karo
Danke Rajagukguk bersama timnya melakukan penindakan terhadap Amsal Sitepu, menuduh adanya mark‑up dan mengajukan tuntutan hukum. Langkah tersebut kemudian menarik perhatian Komisi III DPR yang memanggil Harli Siregar ke Gedung DPR Senayan pada 2 April 2026 untuk memberikan keterangan.
Pernyataan Harli Siregar di DPR
Dalam sesi dengar pendapat, Harli mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPR atas kesempatan mengemukakan pandangan. Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan serta menyatakan kesiapan Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR. “Kami akan melaporkan temuan ini kepada pimpinan dan melaksanakan rekomendasi perbaikan,” ujar Harli.
Peringatan Keras kepada Jajaran Jaksa
Setelah kembali ke Medan, Harli menyampaikan pesan kepada semua jaksa di Sumut agar lebih berhati‑hati dalam menangani kasus serupa. Ia menekankan perubahan paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik. “Kasus Amsal Sitepu harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Implikasi terhadap Kajari Karo
Beberapa pihak di DPR dan lembaga pengawas menuntut agar Danke Rajagukguk dicopot dari jabatannya dan diberi pelatihan kembali. Meski demikian, tidak ada keputusan resmi yang diumumkan hingga saat ini. Sementara itu, proses hukum terhadap Amsal Sitepu masih berlanjut, dengan tuduhan mark‑up dan intimidasi terhadap saksi.
Langkah Selanjutnya Kejaksaan Sumut
Harli berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh atas penanganan kasus ini, termasuk audit internal terhadap prosedur pengadaan video desa. Ia juga menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk meninjau kembali semua proyek serupa yang melibatkan dana publik, guna mencegah potensi penyalahgunaan di masa depan.
Selain itu, Kajati Sumut berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan bagi jaksa terkait penilaian keuangan, audit, serta teknik penyelidikan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. “Kami ingin memastikan bahwa setiap jaksa dapat menilai bukti secara objektif dan tidak terjebak dalam tekanan politik atau kepentingan pribadi,” tambah Harli.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi institusi peradilan dalam menegakkan hukum secara adil sambil menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan peringatan yang tegas dari Kajati Sumut, diharapkan seluruh jajaran kejaksaan dapat belajar dari pengalaman ini dan memperkuat mekanisme pengawasan internal.
Ke depan, publik menantikan hasil akhir penyelidikan serta tindakan korektif yang akan diambil oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Jika rekomendasi DPR diimplementasikan secara konsisten, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang, dan integritas lembaga penegak hukum dapat terjaga.
