Jokowi Tegas Batalkan Tuduhan Ijazah Palsu, Saksi Media Diperiksa Polri di CLS Solo

Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Pada sidang Komisi Layanan Sehat (CLS) di Solo, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu yang menimpanya tidak memiliki dasar faktual. Pernyataan tegas tersebut muncul bersamaan dengan rangkaian pemeriksaan saksi media oleh Polda Metro Jaya, termasuk jurnalis senior Karni Ilyas dan pemimpin redaksi iNews, Aiman Witjaksono.

Rangkaian Pemeriksaan Saksi Media

Pada 31 Maret 2026, Unit V Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil Karni Ilyas untuk memberikan keterangan sebagai saksi peristiwa. Karni, yang dikenal lewat program televisi yang membahas isu politik, hadir tepat waktu di kantor Polda Metro Jaya. Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polri, menjelaskan bahwa Karni dipanggil terkait potensi pencemaran nama baik yang timbul dari tayangan yang menyinggung dugaan ijazah palsu Jokowi.

Selanjutnya, Aiman Witjaksono dijadwalkan untuk diperiksa pada 30 Maret 2026, namun kemudian ditunda hingga 2 April 2026. Pada hari pemeriksaan, Aiman mengonfirmasi kehadirannya dan menyatakan akan memberikan opini hukum mengenai keterkaitan program “Rakyat Bersuara” dengan kasus tersebut. Menurut Budi Hermanto, Aiman tidak diperlakukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi yang dapat membantu penyidik menelusuri apakah ada cuplikan tayangan yang dijadikan bukti.

Detail Kasus Ijazah Palsu

Kasus ini bermula dari rumor yang beredar di media sosial dan beberapa platform daring pada akhir 2025, yang menuduh Presiden Jokowi memiliki ijazah sarjana yang tidak sah. Rumor tersebut kemudian diangkat dalam beberapa program televisi, termasuk yang dibawakan oleh Karni Ilyas dan Aiman Witjaksono. Pemerintah menanggapi dengan menyiapkan gugatan pencemaran nama baik dan mengajukan laporan polisi.

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, mencakup tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik. Para tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan 28 Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310/311 KUHP. Terdapat dua klaster tersangka: klaster pertama meliputi Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis yang dituduh menghasut kekerasan; klaster kedua meliputi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma yang dituduh memanipulasi dokumen elektronik.

Seiring proses hukum, tiga tersangka (Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar) mengajukan restorative justice dan kasus mereka dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penolakan Jokowi di Sidang CLS Solo

Dalam sidang CLS Solo, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua dokumen pendidikannya sah dan terverifikasi oleh institusi terkait. Ia menambahkan, “Saya tidak pernah menerima ijazah yang dipalsukan, dan tuduhan semacam ini hanya mencemarkan nama baik serta mengalihkan perhatian publik dari agenda pembangunan.” Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para anggota komisi, serta didukung oleh tim hukum Istana yang menyiapkan dokumen legalitas pendidikan Presiden sejak masa kuliah.

Sidang tersebut juga menjadi ajang bagi perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menegaskan pentingnya literasi digital, mengingat penyebaran rumor palsu dapat menimbulkan keresahan sosial. Kominfo berjanji meningkatkan mekanisme verifikasi konten daring dan memberikan sanksi tegas bagi penyebar informasi hoaks.

Reaksi Publik dan Media

• Beberapa kalangan masyarakat menyambut tegasnya Jokowi, menilai bahwa proses hukum sudah berjalan transparan.
• Kelompok aktivis hak sipil menekankan perlunya perlindungan kebebasan pers, meski mengakui bahwa penyebaran informasi tak berdasar harus ditindak.
• Media televisi yang menjadi sorotan, seperti iNews, menyatakan akan menunggu hasil penyidikan sebelum mengambil langkah editorial lebih lanjut.

Secara keseluruhan, dinamika kasus ijazah palsu ini menggarisbawahi ketegangan antara kebebasan pers, tanggung jawab penyebaran informasi, dan upaya melindungi reputasi publik. Penolakan Jokowi yang disampaikan di CLS Solo sekaligus menjadi bukti bahwa institusi negara siap menanggapi tuduhan semacam itu dengan prosedur hukum yang jelas.

Dengan proses penyidikan yang melibatkan saksi media, pengajuan restorative justice, serta penegasan hukum dari aparat kepolisian, diharapkan kasus ini dapat berakhir dengan keputusan yang adil bagi semua pihak. Ke depannya, lembaga pengawas media dan regulator internet diperkirakan akan memperkuat koordinasi untuk mencegah penyebaran tuduhan tak berdasar yang dapat merusak kepercayaan publik.