Kanselir Jerman Critique Israel: Taktik Brutal Ben-Gvir Terhadap Warga Palestina
Berita Hari Ini – 21 Agustus 2026 | Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengungkapkan pendapatnya yang kontroversial mengenai penggunaan kekuatan militer di Jalur Gaza. Ia menyatakan bahwa Israel harus melakukan “pembunuhan terarah” terhadap warga Palestina, yang dianggapnya tidak layak hidup. Pernyataan ini telah memicu gelombang kecaman dari berbagai pemimpin dunia, termasuk Kanselir Jerman, Friedrich Merz.
Merz menegaskan bahwa pernyataan Ben-Gvir tersebut adalah “tidak manusiawi” dan bertentangan dengan hukum internasional. “Seruan ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya melalui juru bicaranya. Meskipun Merz sedang berlibur, ia tetap mengawasi situasi dan menunjukkan keprihatinan terhadap rencana Israel untuk mempercepat pembangunan permukiman di Tepi Barat, yang dinilai akan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Wakil Merz, Menteri Keuangan Lars Klingbeil, juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Ben-Gvir dan menekankan perlunya sanksi terhadap menteri tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan seperti itu “sama sekali tidak bisa kami terima oleh pemerintah federal”. Di tingkat Eropa, Klingbeil mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai sanksi sedang berlangsung dan harus ditinjau secara serius.
Anggota Parlemen Eropa dari Jerman, Hildegard Bentele, juga mendukung penerapan sanksi terhadap Ben-Gvir. “Mengeliminasi nyawa seseorang tidak dapat diterima bagi kami di Eropa,” ungkapnya. Sementara itu, Partai Hijau di Bundestag juga menyerukan konsekuensi tegas bagi tindakan Ben-Gvir. Ketua Partai Hijau, Franziska Brantner, mendorong pemerintah federal untuk memberlakukan larangan masuk terhadap Ben-Gvir dan upaya sanksi di tingkat Eropa.
Di sisi lain, situasi di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga memanas setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Presiden ICC, Tomoko Akane, dan Jaksa Abdoulaye Seye. ICC menanggapi sanksi ini dengan menganggapnya sebagai serangan terhadap independensi lembaga peradilan internasional. Mereka menegaskan bahwa meskipun AS tidak meratifikasi Statuta Roma, ICC akan terus menjalankan mandatnya dengan ketidakberpihakan.
Para pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, menyatakan dukungan penuh terhadap ICC. Mereka menyatakan bahwa independensi pengadilan harus dijaga agar keadilan bagi korban kejahatan internasional dapat terwujud.
Di tengah ketegangan ini, ancaman perang ekonomi terhadap Iran juga mencuat dari pihak Presiden AS, Donald Trump. Ia mengancam untuk memperluas sanksi dan menekan Iran dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini menambah kompleksitas situasi geopolitik yang sudah tegang di kawasan tersebut.
Dengan berbagai pernyataan dan tindakan yang saling bertentangan ini, situasi di Timur Tengah dan hubungan internasional semakin rumit. Eropa kini menghadapi tantangan untuk menegakkan hukum internasional sambil menjaga hubungan diplomatik yang sensitif dengan Israel dan negara-negara lainnya.
