Berita Hari Ini – 03 April 2026 | Jakarta – Penyerahan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memicu perdebatan sengit di kalangan legislatif, lembaga hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.
Latar Belakang Penyelidikan
Insiden terjadi pada Maret 2026 ketika Andrie Yunus diserang dengan air keras oleh empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Setelah penyelidikan awal oleh Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyatakan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Puspom TNI. Keputusan ini kemudian direspons beragam oleh berbagai pihak.
Pernyataan Pemerintah dan DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa pelimpahan kasus ke militer tidak cacat hukum karena melibatkan unsur militer. Ia berpendapat bahwa aturan mengharuskan penanganan oleh institusi yang terkait, sehingga Puspom TNI menjadi otoritas yang tepat. Sahroni menolak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen, dengan alasan proses penyelidikan sudah berada di ranah militer.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus atau rapat pleno khusus untuk meninjau kasus ini. Ia menyatakan Komisi akan mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil dan memastikan penegakan hukum yang adil.
Penilaian Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Komite Masyarakat Peduli Hukum Indonesia (KMPHI), Rovly Azadi, menilai pelimpahan sah selama prosesnya transparan. Menurut Azadi, Undang‑Undang No.31/1997 tentang Peradilan Militer memperbolehkan militer menangani kasus yang melibatkan anggotanya, namun harus ada keterbukaan publik mengenai bukti dan motif pelaku.
Berbeda dengan pendapat tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras keputusan tersebut. Ia berargumen bahwa kasus Andrie Yunus adalah tindak pidana umum yang seharusnya diproses melalui peradilan umum, bukan militer. Menurutnya, polisi tidak berwenang memindahkan berkas ke militer, dan korban memiliki hak menolak pemeriksaan militer.
Usman menambahkan bahwa jika terdapat sengketa kewenangan, Mahkamah Agung atau Jaksa Agung harus menjadi otoritas penentu. Ia juga menuntut agar Puspom TNI mengajukan surat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk klarifikasi prosedur peradilan yang tepat.
Kekhawatiran Masyarakat Sipil
Kelompok Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan aktivis SEMMI menyoroti potensi kurangnya transparansi dalam peradilan militer. Mereka menilai bahwa proses internal militer kurang dapat diawasi publik, sehingga menimbulkan risiko penutupan fakta dan perlindungan terhadap pelaku.
Riyadh Putuhena, peneliti independen, menekankan pentingnya pembentukan TGPF yang melibatkan penyidik independen, akademisi, dan organisasi masyarakat. Menurutnya, TGPF dapat memberikan gambaran holistik tentang motif, jaringan, dan tanggung jawab hukum yang lebih luas.
Tanggapan TNI
Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan komitmen TNI untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Ia menginformasikan bahwa keempat tersangka telah ditetapkan dan ditahan di fasilitas militer sejak 18 Maret 2026, serta proses pemeriksaan terhadap Andrie Yunus masih tertunda karena korban belum memberikan persetujuan medis.
Implikasi Hukum dan Politik
Kasus ini menguji batas antara kompetensi militer dan peradilan umum dalam sistem hukum Indonesia. Jika pelimpahan dianggap sah, hal ini dapat membuka preseden bagi penanganan kasus serupa yang melibatkan anggota militer. Namun, kritik dari organisasi HAM dan lembaga sipil menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak korban harus tetap menjadi prioritas.
Ke depan, Komisi III DPR diperkirakan akan menggelar rapat pleno khusus untuk menilai kembali kebijakan pelimpahan serta mempertimbangkan pembentukan panitia khusus atau TGPF. Sementara itu, tekanan publik melalui aksi Kamisan dan kampanye media sosial terus mendorong agar proses penyelidikan dapat diakses secara publik dan menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan militer.
Dengan dinamika yang masih berkembang, masyarakat menantikan kepastian hukum yang tidak hanya mengadili pelaku, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi Andrie Yunus serta menegakkan standar penegakan hukum yang konsisten di Indonesia.
