Peluru Nyasar dari Latihan Marinir Tewaskan Dua Siswa SMP Gresik, Keluarga Desak Tanggung Jawab di DPRD
Berita Hari Ini – 08 April 2026 | Insiden peluru nyasar yang mengenai dua siswa SMPN 33 Gresik terus memanas sejak terjadi pada 17 Desember 2025. Peluru tersebut diduga berasal dari latihan tembak TNI Angkatan Laut Korps Marinir di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, yang berjarak sekitar 2,3 kilometer dari sekolah.
Kronologi Kejadian
Pada pagi hari, dua pelajar, Darrell Fausta Hamdani (14 tahun) dan Renheart Octo Hanaya, tengah mengikuti kegiatan sosialisasi di dalam musala sekolah. Darrell merasakan sesuatu yang menimpa tangan kirinya, sementara Renheart merasakan pukulan di punggung kanan bawahnya. Kedua siswa segera dibawa ke unit kesehatan sekolah (UKS) dan kemudian dipindahkan ke puskesmas terdekat.
Setelah pemeriksaan awal, petugas medis menyarankan agar korban dirujuk ke Rumah Sakit Siti Khodijah Sidoarjo untuk pemeriksaan rontgen. Pada pukul 10.40 WIB, kedua siswa tiba di rumah sakit dan hasil radiografi mengonfirmasi adanya proyektil di punggung tangan kiri Darrell dan di punggung kanan bawah Renheart.
Respons TNI AL dan Marinir
Pihak TNI AL segera mengirimkan perwakilan ke rumah sakit. Mayor Ahmad Fauzi, Perwira Hukum Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, menyatakan bahwa latihan tembak melibatkan empat batalyon—Zeni, Angkatan Marinir, POM, dan Taifib. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan bantuan medis, termasuk biaya operasi pengangkatan proyektil, perawatan lanjutan, serta santunan kepada keluarga korban.
Mayor Fauzi menolak tuduhan intimidasi terhadap keluarga korban, menjelaskan bahwa kunjungan ke rumah dan rumah sakit bersifat terbuka dan bertujuan untuk pendalaman teknis. Ia juga mengkritik tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 3,375,000,000, menyebutnya tidak proporsional dan tidak berdasarkan asas kepatutan.
Langkah Keluarga dan Mediasi
Orang tua Darrell, Dewi Murniati, mengaku kecewa atas proses pertanggungjawaban yang terhenti. Ia menuduh pihak kesatuan tidak menepati komitmen awal dan menghindar dari penyelesaian. Dewi menegaskan bahwa keluarga hanya menuntut agar TNI menanggung seluruh biaya pengobatan serta memberikan bantuan fisik dan psikis yang memadai.
Keluarga telah dua kali mengundang mediasi, namun proses tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai langkah terakhir, Dewi Murniati menemui Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir (PKB), pada 8 April 2026 untuk mengadukan kegagalan proses pertanggungjawaban dan menuntut keterlibatan legislatif dalam mengawal kasus.
Respons DPRD Gresik
Syahrul Munir menyatakan prihatin atas musibah yang menimpa dua pelajar. Ia berjanji akan mengawal kasus hingga tuntas, menekankan pentingnya fasilitas perawatan fisik dan pemulihan psikis yang berkelanjutan. Munir juga berjanji memfasilitasi proses mediasi antara keluarga dan pihak militer, mengingat belum tercapai kesepakatan mengenai bentuk “tali asih” yang dijanjikan.
Tuntutan Ganti Rugi dan Somasi
Keluarga korban mengirimkan somasi sebesar Rp 3,3 miliar, bukan sebagai tuntutan final, melainkan sebagai peringatan keras agar pihak militer menunjukkan tanggung jawab yang jelas. Dewi menegaskan bahwa angka tersebut bersifat simbolis dan dimaksudkan untuk menarik perhatian publik serta mempercepat proses penyelesaian.
Perkembangan Terkini
Sampai saat penulisan, proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak TNI AL belum mengkonfirmasi secara definitif bahwa peluru tersebut berasal dari Korps Marinir, meskipun bukti teknis menunjukkan keterkaitan dengan latihan di Karangpilang. Sementara itu, DPRD Gresik terus memantau perkembangan dan berjanji mengawal hak korban.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan zona latihan militer yang berdekatan dengan permukiman sipil, serta prosedur penanganan insiden serupa di masa depan. Keluarga korban, bersama dukungan legislatif, menuntut transparansi, pertanggungjawaban, serta pemulihan total bagi kedua siswa yang kini masih menjalani perawatan lanjutan.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan pihak militer dan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan ini secara adil, menghindari terulangnya insiden serupa, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi warga sipil di sekitar zona latihan.
