Pada Selasa, 31 Maret 2026, Saiful Mujani berbicara dalam sebuah forum diskusi di Utan Kayu, Jakarta Timur. Acara yang dihadiri sejumlah akademisi, pengamat, dan aktivis politik itu mengangkat tema “Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Dalam sesi tanya‑jawab, Mujani menyampaikan pendapatnya bahwa mekanisme pemakzulan (impeachment) melalui parlemen tidak realistis karena mayoritas kursi di Senayan dikuasai partai pendukung pemerintah.

“Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo,”

kata Mujani, menegaskan bahwa satu‑satunya cara yang ia lihat adalah aksi konsolidasi rakyat di luar jalur institusional. Ia menolak pendekatan nasihat atau dialog, menyatakan bahwa “bisanya hanya dijatuhkan”. Pernyataan itu segera direkam, disunting, dan dibagikan secara masif di platform video serta aplikasi pesan singkat, memicu perdebatan sengit di kalangan publik.

Tak lama setelah video beredar, dua laporan resmi dibuat ke kepolisian. Laporan pertama diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada 8 April 2026 ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penghasutan melawan penguasa umum (Pasal 246 UU I/2023). Laporan kedua datang dari Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI) pada 9 April 2026 ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menambah dakwaan makar, penghasutan, serta pencemaran nama baik.

Polisi Metro Jaya mengkonfirmasi penerimaan laporan tersebut dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kombes Budi Hermanto, Kepala Biro Humas Polri, menyebut bahwa pelapor menilai pernyataan Mujani berpotensi memicu kerusuhan dan melanggar ketentuan hukum pidana. “Pasal 246 UU I/2023 mengatur sanksi maksimal empat tahun penjara bagi yang menghasut melawan penguasa umum,” ujar Hermanto dalam pernyataannya pada Kamis, 9 April 2026.

Sementara itu, Noor Azhari selaku Direktur Eksekutif MPSI menegaskan bahwa laporan mereka bukan sekadar upaya membungkam kebebasan berpendapat, melainkan untuk mencegah transformasi diskusi menjadi mobilisasi penurunan pemerintah secara melanggar konstitusi. “Jika ada dorongan untuk menggeser mekanisme itu ke tekanan jalanan, tentu ini sudah perbuatan melawan hukum dan kategori makar,” kata Azhari pada Jumat, 10 April 2026.

Kasus ini menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum dalam konteks politik Indonesia yang sedang mengalami dinamika pasca‑pemilu. Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Presiden sejak 2024, telah menghadapi kritik terkait kebijakan ekonomi, penanganan keamanan, dan hubungan luar negeri. Namun, hingga kini tidak ada indikasi resmi bahwa pemerintah telah mengajukan tindakan hukum terhadap Mujani selain laporan yang sedang diproses.

Para pengamat hukum menilai bahwa proses penyelidikan harus menimbang dua hal utama: pertama, apakah pernyataan Mujani memang mengandung unsur ajakan kekerasan atau hanya opini politik; kedua, sejauh mana kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi. “Kebebasan berbicara memang hak fundamental, namun tidak mutlak bila mengancam ketertiban umum,” ujar Prof. Rina Suryani, pakar hukum tata negara, dalam wawancara eksklusif.

Di tengah sorotan media, Saiful Mujani belum memberikan komentar resmi mengenai laporan polisi. Sementara itu, video pernyataannya terus beredar, menambah tekanan pada pemerintah untuk menanggapi secara cepat namun proporsional. Observers internasional mencatat bahwa kasus semacam ini dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi suatu negara, terutama dalam mengelola perbedaan pendapat politik.

Sejauh ini, belum ada tindakan penangkapan atau penahanan terhadap Mujani. Namun, proses hukum yang sedang berjalan dapat berpotensi mempengaruhi iklim politik dan kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.

Dengan berjalannya penyelidikan, masyarakat menanti kepastian apakah pernyataan Mujani akan dianggap sebagai tindakan kriminal atau tetap berada dalam ruang kebebasan berpendapat yang dilindungi. Dinamika ini sekaligus menguji batas antara kritik politik yang sah dan ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan.

Latar Belakang Pernyataan

Pernyataan tersebut diunggah kembali oleh seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, melalui akun Instagram pribadi, menimbulkan kegemparan. Dalam video berdurasi 35 detik, Saiful menyebut bahwa upaya menyelamatkan Indonesia dapat dilakukan dengan menjatuhkan Presiden Prabowo. Kutipan tersebut memicu reaksi keras, termasuk komentar “Ngeri ini sudah luar biasa provokasinya, ini bisa disebut makar, jaga NKRI” yang menyertai video.

Tindakan Hukum dan Laporan Polisi

Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melaporkan pernyataan Mujani ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026, menuduhnya melakukan makar. Laporan tersebut menegaskan dugaan ajakan menjatuhkan presiden sebagai upaya penggulingan kekuasaan yang melanggar Pasal 107 KUHP.

Reaksi Pakar Hukum

Berbagai pakar hukum memberikan penilaian yang beragam. Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menyatakan bahwa tuduhan makar terhadap Saiful Mujani merupakan interpretasi yang berlebihan. Ia menekankan bahwa pernyataan Mujani masih berada dalam ranah opini akademis dan tidak mengandung unsur konkret yang menandakan persiapan aksi nyata.

“Tidak ada sama sekali mengarah pada makar atau perebutan kekuasaan. Tafsir yang lebay saja. Hanya ingin cari muka saja,” ujar Fickar dalam wawancara dengan Kompas.com pada 10 April 2026.

Fickar juga mengingatkan bahwa pelapor dapat menghadapi konsekuensi hukum jika laporan tidak terbukti. Ia menegaskan bahwa makar memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan verbal.

Sementara itu, Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review, berpendapat bahwa ucapan Mujani sudah melewati batas kritik politik biasa dan mengarah pada indikasi makar karena mengajak pihak lain untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Berbeda pandangan, pakar hukum tata negara Feri Amsari berargumen bahwa belum terpenuhi unsur-unsur makar, seperti organisasi massa atau rencana kekerasan, sehingga pernyataan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai diskusi akademik.

R. Surya Nuswantoro, Managing Partner One Law Firm, menambahkan analisis mendalam mengenai Pasal 107 dan 110 KUHP. Menurutnya, untuk dapat dikategorikan makar, diperlukan adanya permufakatan jahat yang bersifat terorganisir, bukan sekadar ungkapan retoris di forum terbatas.

Dinamisnya Opini Publik

Reaksi masyarakat terbagi. Sebagian menganggap pernyataan Mujani sebagai kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Beberapa tokoh politik menilai kritik terhadap presiden perlu disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan kerancuan hukum.

Implikasi Politik dan Demokrasi

Kejadian ini menggarisbawahi tantangan demokrasi Indonesia dalam menyeimbangkan kebebasan akademik dan batasan hukum pidana. Jika pernyataan politik diperlakukan sebagai makar tanpa bukti tindakan nyata, risiko penyalahgunaan hukum dapat menghambat ruang diskusi publik. Namun, bila kebebasan berpendapat dijadikan celah untuk mendorong aksi penggulingan, hal tersebut dapat mengancam kestabilan konstitusional.

Para ahli sepakat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti konkret, bukan interpretasi semata. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum serta melindungi hak asasi dalam proses demokratis.

Kasus Saiful Mujani masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian belum mengeluarkan keputusan akhir mengenai status tuduhan makar. Sementara itu, perdebatan publik terus berlanjut, menyoroti pentingnya klarifikasi antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum dalam konteks politik Indonesia.

Dalam sebuah foto yang kemudian diunggah oleh Presiden Lee Jae‑myung lewat akun Instagram resmi, terlihat Carmen berada di tengah, diapit oleh Prabowo dan Lee. Ketiganya menampilkan gerakan jari berbentuk hati—finger‑heart—sebuah simbol popularitas di kalangan generasi muda Asia. Penampilan Carmen yang memukau dengan mini dress abu‑abu bergaya preppy, detail rok lipit halus, dan inner putih berkerah menambah nuansa hangat di tengah acara kenegaraan yang biasanya kaku.

Acara jamuan makan siang kenegaraan yang diadakan di Blue House menjadi bagian penting dari rangkaian agenda kunjungan resmi Prabowo. Di sela‑sela diskusi kebijakan, kedua presiden sepakat memperkuat kerja sama bilateral melalui Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus (Comprehensive Strategic Partnership). Kesepakatan ini menegaskan Indonesia sebagai satu‑satunya negara di dunia yang memiliki kemitraan serupa dengan Korea Selatan, mencakup bidang pertahanan, teknologi, energi terbarukan, serta industri kreatif.

Selama pertemuan, sepuluh Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani, mencakup sektor‑sektor berikut:

• Pengembangan teknologi 5G dan jaringan masa depan.
• Kolaborasi dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim.
• Peningkatan ekspor produk UMKM Indonesia ke pasar Korea.
• Program pertukaran mahasiswa dan penelitian bersama.
• Pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan hidrogen hijau.
• Kerjasama dalam industri otomotif listrik.
• Peningkatan investasi di sektor kesehatan dan farmasi.
• Program kebudayaan dan pertukaran seni, termasuk K‑pop dan musik tradisional Indonesia.
• Pengembangan infrastruktur digital untuk kota pintar.
• Kerjasama dalam penanggulangan perubahan iklim.

Prestasi diplomatik tidak berhenti pada penandatanganan MoU. Presiden Prabowo juga menerima penghargaan tertinggi Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa, yang biasanya disematkan kepada kepala negara sahabat. Penghargaan tersebut melambangkan rasa hormat dan pengakuan atas kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral.

Uniknya, kunjungan ini juga menampilkan sentuhan personal yang jarang ditemui dalam agenda kenegaraan. Prabowo mempersembahkan serangkaian cendera mata khas Indonesia, termasuk keris Bali dan guci keramik Jawa Timur, sebagai simbol kekayaan budaya. Lebih mengejutkan lagi, ia memberikan pakaian khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee, yang kebetulan bernama Bobby—nama yang sama dengan kucing peliharaan Prabowo. Momen “diplomasi anabul” ini mendapat sorotan luas di media sosial, memperlihatkan bagaimana hubungan antar pemimpin dapat terjalin lewat kehangatan pribadi.

Keberadaan Carmen Hearts2Hearts di acara tersebut menambah dimensi budaya pop dalam diplomasi. Sebagai artis muda yang meniti karier di industri K‑pop, kehadirannya mencerminkan sinergi antara dunia hiburan dan politik. Gerakan finger‑heart yang dilakukan bersama kedua presiden menjadi simbol persahabatan muda dan harapan generasi penerus untuk masa depan yang lebih terintegrasi antara Indonesia dan Korea Selatan.

Reaksi warganet pun beragam. Banyak yang memuji kehangatan dan keunikan momen tersebut, sementara yang lain menyoroti pentingnya kesepakatan ekonomi dan keamanan yang dibahas. Namun, secara umum, foto bersama dan hadiah anabul dianggap memperkuat citra hubungan yang tidak hanya formal, melainkan juga bersahabat.

Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026 menandai babak baru dalam hubungan bilateral. Dari penandatanganan sepuluh MoU strategis, penerimaan The Grand Order of Mugunghwa, hingga momen budaya pop yang melibatkan Carmen Hearts2Hearts, semua unsur tersebut menunjukkan bahwa diplomasi modern kini menggabungkan kebijakan, ekonomi, budaya, dan sentuhan personal. Ke depan, diharapkan kemitraan ini akan menghasilkan proyek bersama yang konkrit, meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara, dan meneguhkan posisi Indonesia serta Korea Selatan sebagai mitra strategis utama di kawasan Asia‑Pasifik.

Pesawat kepresidenan Indonesia‑1 mendarat di Pangkalan Udara Militer Seongnam, Seoul, sekitar pukul 19.15 waktu setempat. Sesaat setelah pintu pesawat terbuka, Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang mengenakan pakaian tradisional Korea serta dentuman meriam sebanyak 21 kali, simbol penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang tengah berkunjung.

Protokol Kedatangan dan Sambutan Resmi

Dalam rangkaian protokoler, Presiden Prabowo bertemu dengan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Republik Korea, Kim Sung‑whan, serta Duta Besar Designate Korea untuk Indonesia, Yoon Soong‑u. Kepala Protokol Negara Korea, Kim Tae‑jin, juga turut hadir. Dari pihak Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, dan Atase Pertahanan, Kolonel Penerbang Muhammad Arif, menyambut dengan hangat.

Setelah proses resmi, Prabowo langsung diarahkan ke hotel tempat menginap. Di luar hotel, sejumlah warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan menunggu kedatangan sang presiden. Dua anak remaja berbusana tradisional menyerahkan rangkaian bunga sebagai tanda selamat datang; Prabowo menerima bunga tersebut dengan senyum dan mengapresiasi antusiasme diaspora.

Suasana Hangat di Kalangan Mahasiswa Indonesia

Mahasiswa Indonesia di Korea juga menyambut kedatangan Prabowo dengan penuh kegembiraan. Khairul, mahasiswa S2 di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), mengaku sempat berbincang singkat dengan presiden, yang menanyakan jurusan studi dan memberikan semangat agar Khairul menyelesaikan pendidikannya. Pujianti, mahasiswi S3 asal Nusa Tenggara Timur yang menempuh studi di Seoul National University, menyatakan kebanggaannya dapat bertemu langsung dengan Presiden di kota tempatnya menuntut ilmu. “Saya sangat bangga karena biasanya saya harus pulang ke Jakarta untuk bertemu Bapak Presiden, namun kali ini dapat bertemu di Seoul,” ujarnya.

Rima, seorang diaspora Indonesia yang telah lama menetap di Seoul, mengungkapkan rasa haru atas kehadiran Prabowo. “Saya tidak bisa tidur sejak kedatangan beliau, ini adalah kehormatan besar bagi kami,” katanya. Rima berharap hubungan bilateral akan semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Agenda Kenegaraan di Seoul

• Hari pertama: Penyambutan resmi di Seongnam Air Base, kunjungan ke hotel, serta pertemuan informal dengan komunitas Indonesia.
• Hari kedua (1 April 2026): Pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae‑myung, di Blue House (Istana Kepresidenan).
• Hari kedua: Upacara penyambutan di Blue House, diskusi mengenai kerja sama di bidang energi bersih, teknologi tinggi, serta pendidikan tinggi.
• Hari ketiga: Kunjungan ke perusahaan teknologi Korea, dialog dengan pejabat ekonomi, dan penandatanganan nota kesepahaman dalam bidang perdagangan dan investasi.

Pertemuan dengan Presiden Lee Jae‑myung diharapkan menandai 53 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua pemimpin diperkirakan akan menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, khususnya dalam sektor energi terbarukan, industri semikonduktor, dan mobilitas listrik.

Harapan Kerja Sama dan Manfaat Bagi Masyarakat

Kunjungan ini tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga membuka peluang konkret bagi pelaku usaha dan akademisi. Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia, terutama dari daerah timur, melalui beasiswa dan program pertukaran. Di sisi lain, Korea Selatan diharapkan dapat memperluas pasar ekspor produk Indonesia, seperti agrikultur, manufaktur, dan pariwisata.

Para analis politik menilai kunjungan ini sebagai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisinya di kawasan Indo‑Pasifik, sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan negara‑negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Dengan menambah kedekatan dengan Korea Selatan, Indonesia berpotensi memperoleh teknologi mutakhir serta investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Secara keseluruhan, kedatangan Prabowo Subianto di Seoul menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia‑Korea Selatan. Sambutan hangat dari pejabat Korea, dukungan antusias diaspora, serta agenda kerja yang terstruktur menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperdalam kerjasama strategis di masa depan.