Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Rabu (1/4/2026) menggelar pertemuan tertutup di Kantor Komnas HAM, Jalan M.H. Thamrin, untuk menanyai tujuh perwira tinggi dan menengah TNI terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus pada 18 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini menjadi sorotan publik karena menandai langkah pertama dalam upaya mengidentifikasi “dalang” di balik aksi yang menimbulkan luka dan kontroversi politik.
Siapa saja yang dimintai keterangan?
Menurut pernyataan Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, tiga perwira tinggi yang hadir meliputi Kepala Badan Intelijen Komando (Kababinkum), Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayjen Yusri Nuryanto, serta Wakil Kepala Pusat Penegakan Hukum (Wakapuspen). Empat perwira menengah lainnya juga memberikan kesaksian, sehingga total ada tujuh orang yang dimintai keterangan.
Fokus pertanyaan Komnas HAM
Komnas HAM menyiapkan sekitar sepuluh pertanyaan yang menitikberatkan pada dua aspek utama. Pertama, menyelidiki rangkaian tindakan TNI sebelum 18 Maret, khususnya keputusan yang mengarah pada penetapan empat tersangka penyiram air keras. Kedua, menelusuri langkah penyidikan yang diambil Puspom TNI setelah menerima berkas barang bukti dari Polda Metro Jaya pada 19 Maret, termasuk proses analisis, verifikasi saksi, dan mekanisme penetapan tersangka.
Rangka kronologis peristiwa
- 18 Maret 2026 – Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, diserang dengan semprotan air keras di sebuah acara publik.
- Hari yang sama – TNI mengadakan konferensi pers, mengumumkan penahanan empat orang yang dianggap terlibat.
- 19 Maret 2026 – Polda Metro Jaya menyerahkan berkas barang bukti ke Puspom TNI.
- 20-30 Maret 2026 – Puspom melakukan penyidikan internal, termasuk pemeriksaan saksi dan analisis forensik.
- 1 April 2026 – Komnas HAM memanggil tujuh perwira TNI untuk keterangan tertutup.
Isu perwira tinggi sebagai “dalang”
Nama “perwira tinggi” muncul dalam wacana publik setelah sejumlah media menyoroti peran Danpuspom dalam mengendalikan aparat militer yang terlibat. Kritik menyebut bahwa struktur komando memungkinkan perintah penyiraman dilakukan secara terorganisir, bukan sekadar aksi individual. Pramono menegaskan, “Kami ingin mengungkap apakah ada arahan resmi dari level komando yang mengatur operasi tersebut.”
Reaksi masyarakat dan aktivis
Kasus ini memicu protes luas di kalangan aktivis HAM, yang menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Andrie Yunus sendiri, meski memaafkan pelaku secara pribadi, menegaskan bahwa “dalang” harus diidentifikasi dan dihukum agar keadilan tidak terkesan setengah hati.
Langkah selanjutnya
Komnas HAM menjanjikan akan merilis hasil wawancara dalam beberapa minggu mendatang, sekaligus mengirimkan rekomendasi ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan Nasional. Jika terbukti ada keterlibatan perwira tinggi, prosedur disipliner militer serta proses hukum sipil dapat berjalan bersamaan.
Kasus penyiraman Andrie Yunus kini menjadi ujian keteguhan institusi HAM Indonesia dalam menegakkan akuntabilitas militer. Pengungkapan fakta secara menyeluruh diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan mempertegas komitmen negara dalam melindungi kebebasan berpendapat.
