**Aman Kalsel: Perlindungan Wilayah Adat dan Pemberdayaan, Tuntutan Setelah Pengakuan MHA** **Pembuka** Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas adat di daerah tersebut. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan langkah nyata dalam perlindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat. Ketua AMAN Kalsel, Rubi Juhu, menekankan bahwa perlindungan dan pemberdayaan ini tidak hanya penting bagi komunitas adat, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pengakuan MHA di Kalsel telah melibatkan beberapa kabupaten, termasuk Hulu Sungai Selatan (HSS), yang telah memiliki regulasi mengenai pengakuan masyarakat adat. Namun, implementasinya masih membutuhkan aturan turunan dan penetapan komunitas masyarakat adat oleh kepala daerah. Di HSS, terdapat 27 balai adat atau komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam delapan kerukunan. AMAN kini juga mendorong adanya aturan lanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan dapat memperoleh program pemberdayaan. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Tiga fakta yang menunjukkan pentingnya perlindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat adat di Kalsel adalah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat telah tersedia, tetapi sejumlah aturan teknis dan proses kelembagaan masih terus dikawal. 2. AMAN tengah mengusulkan penetapan hutan adat di HSS, khususnya di Kecamatan Loksado, yang memiliki potensi besar dalam menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan. 3. Masyarakat adat di Kalsel memiliki ketergantungan langsung terhadap wilayah hutan, sehingga perlindungan wilayah adat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Pengakuan MHA di Kalsel memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. Dengan perlindungan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, tantangan masih terdapat pada tingkat Provinsi Kalsel, di mana aturan teknis dan proses kelembagaan masih perlu diperbaiki. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pengakuan MHA di Kalsel memerlukan jalan panjang untuk dapat mencapai hasil yang optimal. Pemerintah harus terus meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan yang lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat adat. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas adat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalsel.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1371793/tak-cukup-pengakuan-mha-aman-kalsel-tuntut-perlindungan-wilayah-adat-dan-pemberdayaan, without altering the facts of the original article.
