BMKG Siapkan 129 Sekolah Lapang 2027, Musim Hujan 2026 Terlambat: Apa Artinya?
Berita Hari Ini – 30 September 2026 | Dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan rencana pelaksanaan 129 Sekolah Lapang di 30 provinsi pada tahun 2027. Langkah ini diikuti dengan prediksi musim hujan 2026 yang diperkirakan akan datang lebih lambat akibat fenomena El Nino, menambah kompleksitas bagi para pelaku mitigasi di seluruh Indonesia.
Penerapan Sekolah Lapang di Seluruh Wilayah
Sejumlah peserta pelatihan di Taman Inspirasi Muntig Siokan, Bali, mencontoh cara melindungi kepala saat mengikuti simulasi pada Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami 2025. Sekolah Lapang ini menjadi sarana edukasi publik, menumbuhkan kesadaran dan kemampuan bertindak cepat di tengah risiko alam. BMKG menargetkan 129 pelatihan yang tersebar merata di wilayah barat, tengah, dan timur, dengan dukungan dari Komisi V DPR RI.
- Jumlah program: 129 Sekolah Lapang
- Provinsi peserta: 30 provinsi
- Anggaran: Rp4,6 triliun (pagu indikatif Rp2,16 triliun), dengan backlog sekitar Rp2,1 triliun
- Prioritas penguatan: radar cuaca dan maritim (65,9%) serta infrastruktur gedung layanan klimatologi dan geofisika (2,5%)
Investasi Infrastruktur dan Belanja Modal
BMKG menyoroti kebutuhan pembangunan gedung layanan Balai Besar MKG Wilayah 1 di Medan sebagai bagian penting dari rencana 2027. Belanja modal utama meliputi penguatan radar, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk klimatologi dan geofisika. Rincian anggaran ditampilkan dalam tabel berikut:
| Komponen | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Radar Cuaca dan Maritim | Rp3,0 triliun |
| Gedung Layanan Klimatologi | Rp56,62 miliar |
| Gedung Layanan Geofisika | Rp2,5% dari total |
| Pembangunan Balai Besar MKG Wilayah 1 | Rp1,5 triliun |
| Belanja Modal Lainnya | Rp1,5 triliun |
| Total | Rp4,6 triliun |
Prediksi Musim Hujan 2026/2027
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa awal musim hujan di Indonesia tidak bersifat serentak. Sebagian besar wilayah diperkirakan akan memasuki musim hujan pada:
- November 2026: 185 Zona Musim (ZOM) atau 24,66% wilayah
- Desember 2026: 266 ZOM atau 17,31% wilayah
- Januari 2027: meluas ke sebagian Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
- Februari 2027: puncak di sebagian besar Jawa dan Bali, serta beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua
Puncak musim hujan 2026/2027 diprediksi terjadi secara bertahap, dengan puncak terbanyak pada Januari dan Februari 2027. Sebanyak 61,08% luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami keterlambatan, sementara durasi hujan di 51,90% wilayah akan lebih singkat dibandingkan kondisi normal.
Dampak El Nino dan Tantangan Mitigasi
El Nino, yang masih berada pada kategori sangat kuat hingga awal 2027, menjadi faktor utama pergeseran musim hujan. Akibatnya, daerah yang biasanya menerima hujan lebih awal kini harus menyesuaikan jadwal aktivitas, terutama di sektor pertanian dan perikanan. BMKG menekankan pentingnya adaptasi melalui pelatihan di Sekolah Lapang, yang mencakup simulasi bencana dan manajemen risiko.
Selain itu, peningkatan ketegangan antara kebutuhan anggaran dan pagu yang tersedia menimbulkan backlog sebesar Rp2,1 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BMKG mengusulkan alokasi prioritas pada infrastruktur radar dan gedung layanan, sekaligus memanfaatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
Dengan kombinasi pelatihan publik dan penguatan infrastruktur, BMKG berupaya menjamin kesiapsiagaan nasional menghadapi perubahan iklim dan risiko alam. Keterlambatan musim hujan menuntut koordinasi lebih intensif antara sektor pertanian, perikanan, dan perencanaan kota, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses informasi dan alat mitigasi yang memadai.
Dalam jangka panjang, pelaksanaan 129 Sekolah Lapang di 30 provinsi menjadi tonggak penting bagi BMKG dalam memperkuat literasi cuaca dan kesiapsiagaan bencana. Sementara itu, prediksi musim hujan yang lebih lambat menandai kebutuhan akan strategi adaptasi yang lebih cermat, menjadikan pemantauan dan edukasi publik sebagai kunci utama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim di Indonesia.
