**Drama Kontroversi: Babinsa Dituding Menggerus Kepercayaan Masyarakat dengan Mengawasi Wajib Pajak** Babinsa dan Bhabinkamtibmas kini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi dan kritik keras dari beberapa pihak. **Momen Penentu di Menit Akhir** Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 SE 8/JP/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam surat edaran tersebut, DJP resmi memasukkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari “pembangunan jejaring informasi dalam pengawasan wilayah”. Pengawasan wilayah dilakukan untuk memetakan aktivitas ekonomi sekaligus mengidentifikasi keberadaan wajib pajak di setiap wilayah kerja kantor pajak hingga tingkat desa. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** * Pengawasan wilayah tidak hanya dilakukan oleh Account Representative (AR), tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh pegawai DJP. * Kegiatan pengawasan tidak hanya melibatkan visitasi atau mendatangi tempat tinggal wajib pajak, tetapi juga melibatkan penyisiran, pengamatan langsung, dan pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. * Data yang dikumpulkan mencakup empat aspek utama: informasi mengenai penghasilan, biaya, harta, dan utang atau kewajiban wajib pajak. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Penggunaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menimbulkan kekhawatiran bahwa kegiatan ini dapat menimbulkan kesan militeristik dan rasa khawatir pada para pelaku usaha UMKM di pedesaan. Hal ini juga menimbulkan kritik keras dari beberapa pihak, termasuk pengamat perpajakan Ronny Bako, yang menilai bahwa Surat Edaran tersebut melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum yang jelas. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut tentang keputusan penggunaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, DJP juga harus memastikan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y650l9ll2o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
