Meta description: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 15 Kajati baru pada 11 Agustus 2026. Simak daftar lengkap nama Kajati dan wilayah tugasnya di berbagai daerah.
JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) baru di berbagai daerah pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rotasi, mutasi, dan promosi pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam prosesi yang berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, sebanyak 34 pejabat strategis dilantik. Jumlah tersebut terdiri atas 15 Kajati dan 19 pejabat eselon II lainnya. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Pergantian pimpinan di tingkat Kejaksaan Tinggi menjadi perhatian karena Kajati memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di wilayah masing-masing. Para pejabat baru tersebut diharapkan mampu segera beradaptasi, memahami persoalan daerah, serta meningkatkan kinerja Kejaksaan.
Daftar 15 Kajati Baru yang Dilantik
Berdasarkan informasi resmi Kejaksaan, berikut daftar 15 Kajati baru yang dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin:
- Dr. Sutikno, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta
- Dr. RD Teguh Darmawan, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Hendrizal Husin, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
- Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
- Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- Herry Hermanus Horo, S.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
- Sri Kuncoro, S.H., M.Si. – Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
- Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
- Anton Delianto, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
- Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn. – Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
- I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat
- Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H. – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
- Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum. – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Daftar tersebut menunjukkan bahwa rotasi Kajati kali ini mencakup berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan Indonesia timur.
Pelantikan Kajati Menjadi Bagian dari Penyegaran Organisasi
Pelantikan pejabat baru merupakan bagian dari dinamika organisasi Kejaksaan. Dalam keterangan resminya, Kejaksaan menyebut rotasi, mutasi, dan promosi sebagai langkah strategis untuk memperkuat manajemen karier sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan. Jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas.
Pesan tersebut menjadi penting bagi para Kajati baru karena mereka akan menjadi pimpinan tertinggi Kejaksaan di tingkat provinsi. Kinerja dan sikap mereka akan ikut menentukan citra Kejaksaan di mata masyarakat.
Kajati Baru Diminta Segera Beradaptasi
Salah satu arahan khusus Jaksa Agung ditujukan kepada para Kajati yang baru dilantik. Mereka diminta segera beradaptasi dan mengidentifikasi dinamika serta permasalahan di wilayah kerja masing-masing.
Proses adaptasi diperlukan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan hukum yang berbeda. Permasalahan hukum di Jakarta tentu memiliki karakter berbeda dengan wilayah seperti Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, maupun Papua Barat.
Kajati dituntut mampu memahami kondisi daerah secara cepat sehingga dapat menentukan prioritas penegakan hukum dengan tepat.
Menurut arahan Jaksa Agung, penegakan hukum di daerah harus dilakukan secara tenang, terukur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif. Para Kajati juga disebut sebagai representasi institusi Kejaksaan di daerah. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Fokus pada Perkara yang Berdampak bagi Masyarakat
Selain persoalan organisasi, para Kajati baru mendapatkan mandat untuk memberikan perhatian terhadap perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
ST Burhanuddin meminta jajarannya memberikan perhatian serius terhadap perkara yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas, termasuk perkara yang berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Arahan tersebut membuat Kejaksaan Tinggi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi perkara strategis di daerah.
Penanganan perkara diharapkan tidak hanya berorientasi pada banyaknya kasus yang ditangani. Faktor dampak dan kepentingan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas.
Penanganan Kasus Korupsi Didorong Lebih Merata
Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya pemerataan penanganan perkara korupsi.
Menurut arahan tersebut, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya terpusat di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga didorong untuk mengambil bagian dalam penanganan perkara korupsi strategis sesuai kewenangan masing-masing. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Hal ini memberikan tantangan tersendiri kepada para Kajati baru. Mereka perlu mampu mengidentifikasi perkara yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan negara.
Namun, penanganan perkara korupsi tetap harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap tindakan penegakan hukum harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta alat bukti yang tersedia.
Pengawasan Internal Menjadi Perhatian
Selain penanganan perkara, pengawasan melekat atau waskat juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pelantikan Kajati baru.
Jaksa Agung meminta pengawasan internal ditingkatkan secara ketat agar tidak terdapat ruang untuk penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penindakan harus dilakukan secara tegas dan berjenjang sesuai peraturan yang berlaku. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Penguatan pengawasan penting untuk menjaga integritas institusi. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut tidak hanya menegakkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh aparaturnya bekerja sesuai aturan.
Kajati memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengawasan tersebut berjalan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan satuan kerja di bawahnya.
Transparansi Kinerja Kejaksaan Perlu Diperkuat
Kepercayaan publik juga menjadi salah satu isu penting yang disampaikan Jaksa Agung.
Para Kajati diminta memperkuat transparansi publik melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan. Dengan keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan hasil kerja Kejaksaan di daerah. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Transparansi tentu tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan proses penanganan perkara. Informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat dan tidak mengganggu proses hukum.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Kajati Harus Menjaga Independensi
Dalam menjalankan tugas di daerah, Kajati juga diminta membangun sinergi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Namun, Jaksa Agung menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh mengorbankan independensi institusi Kejaksaan. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Dengan demikian, Kajati harus mampu membangun hubungan kelembagaan yang baik sekaligus tetap menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan objektif.
Pelantikan Kajati Jawa Tengah Tertunda
Ada fakta menarik dalam pelantikan kali ini. Sebelumnya terdapat rencana pelantikan 16 Kajati, termasuk Kajati Jawa Tengah. Namun, pada akhirnya hanya 15 Kajati yang dilantik.
Posisi Kajati Jawa Tengah belum mengalami pergantian karena pejabat yang sebelumnya direncanakan menempati posisi tersebut, Dr. Siswanto, S.H., M.H., justru dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Dengan perubahan penugasan tersebut, posisi Kajati Jawa Tengah masih ditempati Teguh Subroto, S.H., M.H., yang telah menjabat sejak April 2026. (PejabatPublik.com)
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa jumlah Kajati yang resmi dilantik pada 11 Agustus 2026 menjadi 15 orang.
Tantangan bagi Para Kajati Baru
Setelah pelantikan, para Kajati baru menghadapi sejumlah tantangan. Mereka harus meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Setiap Kajati juga perlu memastikan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayahnya berjalan baik. Pengawasan terhadap jajaran harus diperkuat agar setiap aparat dapat bekerja secara profesional.
Di tengah perhatian publik yang semakin besar terhadap lembaga penegak hukum, integritas menjadi faktor yang tidak dapat ditawar.
Para Kajati juga diharapkan memberikan teladan melalui pola hidup sederhana, tegas, dan bertanggung jawab. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Kesimpulan
Pelantikan 15 Kajati baru oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 11 Agustus 2026 menjadi bagian dari penyegaran dan penguatan organisasi Kejaksaan di berbagai daerah.
Lima belas Kajati tersebut kini mendapatkan amanah untuk memimpin Kejaksaan Tinggi di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. (Badan Diklat Kejaksaan RI)
Selain menjalankan tugas penegakan hukum, mereka menghadapi mandat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, menangani perkara strategis, serta menjaga integritas institusi.
Dengan pelantikan ini, masyarakat tentu menantikan kiprah para Kajati baru dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan tersebut dapat menghasilkan peningkatan kinerja dan semakin kuatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
penulis; sekar nur indriyani
