**Kalimantan Timur Terancam Bangkrut Setelah TKD Dipotong, Lelang Barang Rampasan Kejari Balikpapan** **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan 10 Bupati/Kota Bertemu untuk Menghadapi Tekanan Fiskal** Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama 10 bupati dan wali kota baru-baru ini mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyatukan strategi menghadapi tekanan fiskal akibat drastisnya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Estimasi pemotongan yang diproyeksikan untuk periode 2025â2026 hingga APBD 2027 diperkirakan berada di kisaran angka 70 persen. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pengamat politik Dr. Saipul Bachtiar dari Universitas Mulawarman (Unmul) menilai bahwa situasi yang dialami Kaltim saat ini bukan sekadar penurunan anggaran biasa, melainkan ancaman turbulensi fiskal yang luar biasa bagi APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kaltim. “Angka pemotongan hingga 70 persen itu sangat fantastis dan bisa jadi yang terbesar di Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar justru dipotong paling besar?” tegas Dosen Unmul. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Pemotongan TKD dan DBH dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, namun dampak terparah justru dirasakan oleh Kalimantan Timur. 2. Estimasi pemotongan yang diproyeksikan untuk periode 2025â2026 hingga APBD 2027 diperkirakan berada di kisaran angka 70 persen. 3. Terdapat dana transfer sebesar Rp2 hingga Rp3 triliun dari beberapa tahun belakangan yang hingga kini belum dicairkan oleh pemerintah pusat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Persoalan hak anggaran daerah yang masih tertahan di pusat memicu ketimpangan dalam proyeksi APBD di berbagai daerah kaya sumber daya alam (SDA) di Kaltim seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Berau, hingga Paser. Kondisi ketidakpastian ini membuat daerah tersebut terancam bangkrut. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Untuk mengatasi tekanan fiskal yang dialami Kaltim, perlu diadakan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan sumber daya alam yang ada. Selain itu, perlu diadakan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, daerah Kaltim dapat terlepas dari ancaman kebangkrutan dan dapat terus berkembang pesat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1160775/populer-kaltim-tkd-dipotong-daerah-terancam-bangkrut-dan-lelang-barang-rampasan-kejari-balikpapan, without altering the facts of the original article.
