Kasus Febrie Adriansyah dan Praperadilan: Kronologi serta Fakta Penting

Kasus Febrie Adriansyah kembali menjadi perhatian setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Langkah hukum itu dilakukan untuk menguji sejumlah tindakan aparat dalam proses penyidikan yang menempatkan Febrie sebagai tersangka.

Praperadilan Febrie Adriansyah menjadi perkembangan penting karena objek yang dipersoalkan tidak hanya berkaitan dengan penetapan tersangka, tetapi juga mencakup upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

Hingga 8 Agustus 2026, kedua permohonan tersebut telah terdaftar di PN Jakarta Selatan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026 dengan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Lantas, bagaimana kronologi kasus Febrie Adriansyah dan apa saja fakta penting di balik pengajuan praperadilan tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah

Perkara yang menjerat Febrie Adriansyah berkembang setelah aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan penyidikan pada Juli 2026.

Salah satu peristiwa penting terjadi pada 8 Juli 2026, ketika penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Febrie, termasuk kediamannya di kawasan Sentul, Bogor.

Dalam proses tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang kemudian menjadi bagian dari penyidikan. Salah satu barang yang banyak menjadi sorotan adalah emas dengan berat sekitar 74 kilogram, selain sejumlah uang tunai.

Penggeledahan dan penyitaan tersebut kemudian menjadi salah satu objek yang dipersoalkan oleh tim kuasa hukum Febrie dalam permohonan praperadilan.

Tim hukum menilai legalitas tindakan upaya paksa tersebut perlu diuji di pengadilan.

Febrie Adriansyah Ditetapkan sebagai Tersangka

Setelah rangkaian penggeledahan dan penyidikan, status hukum Febrie kemudian menjadi tersangka.

Perkara tersebut melibatkan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam perkembangannya, penanganan perkara melibatkan sejumlah institusi penegak hukum.

Status tersangka Febrie menjadi salah satu persoalan utama yang kemudian dibawa ke ranah praperadilan.

Tim kuasa hukum mempertanyakan prosedur dan dasar hukum yang digunakan dalam proses penetapan tersebut. Mereka menyatakan terdapat sejumlah dugaan pelanggaran hukum acara yang akan dibuktikan dalam persidangan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tuduhan dan dalil yang disampaikan tim kuasa hukum merupakan posisi dari pihak pemohon dan masih akan diuji dalam persidangan.

Penanganan Perkara Berlanjut ke Kejaksaan Agung

Perkembangan berikutnya terjadi ketika perkara kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung menyatakan proses penyidikan terhadap Febrie berkaitan dengan dugaan TPPU. Setelah menjalani pemeriksaan, status Febrie dalam perkara tersebut berkembang menjadi tersangka dan ia kemudian ditahan.

Kejaksaan Agung juga menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Febrie.

Menurut pihak Kejagung, praperadilan merupakan hak hukum yang dapat digunakan tersangka untuk menguji tindakan penyidik. Kejaksaan menyatakan akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil yang disampaikan pihak Febrie dalam persidangan.

Febrie Adriansyah Ajukan Dua Praperadilan

Pada 5 Agustus 2026, tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mendaftarkan dua permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Permohonan pertama terdaftar dengan nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon antara lain Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kortastipidkor Polri, serta Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung.

Objek yang dipersoalkan mencakup penetapan tersangka serta sejumlah tindakan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan.

Sementara itu, permohonan kedua terdaftar dengan nomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.

Dalam perkara kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Permohonan ini berkaitan dengan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam dugaan TPPU dan tindakan penahanan.

Alasan Febrie Mengajukan Praperadilan

Praperadilan diajukan untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum.

Tim kuasa hukum Febrie menyatakan terdapat sembilan dugaan pelanggaran hukum acara yang akan mereka buktikan dalam persidangan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain proses penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan.

Menurut kuasa hukum, tindakan-tindakan tersebut perlu diuji untuk memastikan seluruh proses telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, praperadilan tidak secara otomatis berarti Febrie menolak proses hukum. Mekanisme tersebut digunakan untuk menguji apakah tindakan tertentu dalam proses hukum telah dilakukan secara sah.

Jadwal Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah

PN Jakarta Selatan telah menetapkan jadwal sidang perdana dua permohonan tersebut.

Untuk perkara nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL, sidang perdana dijadwalkan pada:

Selasa, 18 Agustus 2026.

Sementara perkara nomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL akan menjalani sidang perdana pada:

Rabu, 19 Agustus 2026.

Kedua perkara tersebut diperiksa oleh hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Karena sidang baru akan dimulai pada pertengahan Agustus, hingga 8 Agustus 2026 belum ada putusan praperadilan yang menyatakan permohonan Febrie dikabulkan atau ditolak.

Pemeriksaan Febrie Masih Berlangsung

Pengajuan praperadilan juga tidak menghentikan seluruh proses pemeriksaan dalam perkara pokok.

Pada 7 Agustus 2026, Febrie kembali menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung. Ia diperiksa terkait perkara dugaan TPPU dan disebut dicecar dengan puluhan pertanyaan.

Fakta ini menunjukkan bahwa proses penyidikan dan praperadilan berjalan dalam konteks yang berbeda.

Praperadilan berfokus pada legalitas tindakan tertentu yang dipersoalkan, sedangkan penyidikan bertujuan mengumpulkan bukti dan mendalami dugaan tindak pidana.

Sembilan Dugaan Pelanggaran Jadi Sorotan

Salah satu fakta penting dalam perkembangan kasus Febrie Adriansyah adalah pernyataan kuasa hukum mengenai sembilan dugaan pelanggaran hukum acara.

Meski demikian, rincian dan pembuktian atas seluruh dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Semua dalil pemohon nantinya akan berhadapan dengan jawaban pihak termohon dan pemeriksaan hakim.

Hal tersebut menjadi alasan mengapa publik perlu menunggu jalannya sidang sebelum menarik kesimpulan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik.

Persidangan akan menjadi forum untuk mempertemukan argumentasi kedua pihak.

Apa yang Dipersoalkan dalam Penggeledahan?

Penggeledahan di kediaman Febrie di kawasan Sentul menjadi salah satu bagian penting dalam perkara ini.

Tim kuasa hukum meminta agar tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut diuji melalui praperadilan. Barang yang disita, termasuk emas sekitar 74 kilogram dan uang tunai, menjadi bagian dari sorotan dalam proses penyidikan.

Dari perspektif hukum, persoalan utamanya bukan sekadar barang apa yang ditemukan, tetapi apakah tindakan memperoleh dan menyita barang tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.

Pertanyaan mengenai surat perintah, kewenangan penyidik, prosedur penggeledahan, serta penyitaan menjadi bagian yang dapat diperdebatkan dalam proses hukum.

Praperadilan Bukan Vonis Bersalah atau Tidak Bersalah

Hal penting yang perlu dipahami dalam mengikuti praperadilan Febrie Adriansyah adalah fungsi lembaga tersebut.

Praperadilan bukan persidangan untuk menentukan apakah Febrie terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Fokusnya adalah menguji legalitas tindakan tertentu yang menjadi objek permohonan.

Karena itu, jika permohonan praperadilan nantinya dikabulkan pada objek tertentu, keputusan tersebut tidak otomatis berarti Febrie dinyatakan tidak melakukan tindak pidana.

Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, hal itu juga bukan merupakan vonis bersalah. Perkara pokok tetap harus melalui tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Fakta Penting Kasus Febrie Adriansyah

Berikut rangkuman fakta penting hingga 8 Agustus 2026:

• Kasus Febrie Adriansyah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU.
• Penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada Juli 2026.
• Dalam penggeledahan di kawasan Sentul, penyidik menyita sejumlah barang, termasuk emas sekitar 74 kilogram.
• Febrie kemudian menghadapi proses hukum sebagai tersangka.
• Tim kuasa hukum mendaftarkan dua permohonan praperadilan pada 5 Agustus 2026.
• Perkara pertama bernomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.
• Perkara kedua bernomor 135/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL.
• Sidang perdana dijadwalkan pada 18 dan 19 Agustus 2026.
• Hakim tunggal yang memeriksa kedua perkara adalah Richard Edwin Basoeki.
• Kuasa hukum menyatakan akan menguji sembilan dugaan pelanggaran hukum acara.
• Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi permohonan praperadilan.

Apa yang Dinantikan dari Sidang Praperadilan?

Perhatian utama dalam persidangan nantinya adalah bagaimana hakim menilai dalil mengenai legalitas penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

Pihak Febrie akan menyampaikan argumentasi beserta bukti untuk mendukung permohonannya. Sementara itu, pihak termohon akan memberikan jawaban dan mempertahankan dasar hukum tindakan yang telah dilakukan.

Sidang tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses hukum yang mendasari kasus Febrie Adriansyah.

Kesimpulan

Kasus Febrie Adriansyah dan praperadilan kini memasuki tahap penting. Setelah serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan, Febrie melalui kuasa hukumnya mengajukan dua permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Dua perkara tersebut memiliki objek berbeda. Perkara pertama berkaitan dengan penetapan tersangka serta upaya paksa yang mencakup penggeledahan dan penyitaan, sedangkan perkara kedua menyangkut penetapan tersangka dalam dugaan TPPU dan penahanan.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026. Hingga saat ini, belum ada putusan hakim mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dipersoalkan.

Perkembangan sidang nantinya akan menjadi penentu penting dalam melihat bagaimana pengadilan menilai dalil Febrie dan jawaban aparat penegak hukum. Sementara itu, proses penyidikan perkara pokok terhadap Febrie masih terus berjalan.

penulis:anisa zahra sabrina f.