**Kejati Minahasa Gelar Seminar Hukum Pariwisata dan Agrobisnis, Bupati dan Wabup Hadir Hingga Selesai** **Momen Penentu di Menit Akhir** Sebuah seminar hukum pariwisata dan agrobisnis yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) di Tondano, Minahasa, Sulut, menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, taat hukum, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Seminar ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengharmonisasikan regulasi daerah untuk akselerasi sektor pariwisata dan agrobisnis di Sulawesi Utara. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Seminar hukum tersebut dihadiri oleh empat pembicara, di antaranya Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H, dan Ketua Pengadilan Tinggi Amin Sutikno. Hadir juga Jajaran Kejati Sulut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Wabup Vanda Sarunjadang, Lynda Watania Sekda Minahasa, perwakilan dari Minut, Mitra, Minsel, jajaran Forkopimda Minahasa, jajaran Pejabat Minahasa, dan masih banyak lagi. Bupati Robby Dondokambey menuturkan bahwa seminar ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, taat hukum, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. “Kita menyadari bahwa pembangunan sektor pariwisata dan agrobisnis membutuhkan dukungan regulasi yang harmonis, jelas, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan kepastian hukum,” jelasnya. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Regulasi yang baik bukanlah penghambat pembangunan, tetapi justru menjadi fondasi agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kolaborasi dan pendampingan yang baik diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah meminimalkan potensi persoalan hukum sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar di bidang pariwisata dan agrobisnis. Potensi tersebut harus kita kelola dengan kebijakan yang tepat, inovatif, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum. Karena itu, harmonisasi regulasi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda Watania, menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam mengembangkan sektor pariwisata dan agrobisnis di Sulawesi Utara. “Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menimbulkan kesan batin bagi masyarakat maupun dunia usaha,” katanya. Dalam kesimpulan, seminar hukum pariwisata dan agrobisnis ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, taat hukum, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan agrobisnis di Sulawesi Utara dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/minahasa/1888309/seminar-hukum-pariwisata-agrobisnis-oleh-kejati-di-minahasa-bupati-dan-wabup-ikut-hingga-selesai, without altering the facts of the original article.
