Muhadjir Effendy: Dari Perbankan Syariah ke Haji, Peran Besar di Tengah Kontroversi Kuota
Berita Hari Ini – 05 September 2026 | Muhadjir Effendy, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kini menjadi sorotan publik lewat dua peran strategisnya. Pada awal bulan September, ia tampil di dua arena berbeda: pertemuan resmi dengan Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan persidangan terkait kuota haji tambahan 2024. Keduanya menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekonomi umat serta menjaga integritas penyelenggaraan haji.
Sinergi Perbankan Syariah dan Pesantren
Di kantor PBNU, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Komisaris Utama BSI Muhadjir Effendy menyampaikan visi BSI untuk memperluas layanan keuangan syariah di pesantren. BSI kini mengelola lebih dari 14.000 pesantren, dengan 23,9% di Jawa Timur. Melalui aplikasi BYOND dan agen BSI, pesantren diharapkan dapat mengelola cash management secara terintegrasi, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
- Pengelolaan layanan keuangan di 14.000 pesantren
- Penguatan cash management dan aplikasi mobile
- Pengembangan ekonomi pesantren melalui perputaran lokal
Anggoro menegaskan bahwa tujuan BSI bukan hanya menyediakan layanan, tetapi juga menjadikan pesantren pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menyoroti pentingnya sinergi dengan NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam memperluas literasi keuangan syariah.
Kontroversi Kuota Haji dan Visa Muamalah
Selama persidangan pengadilan tipikor, Muhadjir mengungkap asal usul usulan pengalihan 10.000 kuota haji tambahan menjadi visa muamalah. Usulan tersebut pertama kali muncul di Forum SATHU, kelompok penyelenggara haji dan umrah, setelah Kementerian Agama menilai tidak mampu mengelola kuota tambahan Arab Saudi pada 2022.
Menurutnya, kendala utama berupa waktu, pembiayaan, dan persetujuan DPR. Selain itu, persiapan akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga memerlukan waktu yang tidak tersedia. Sebagai solusi, Forum SATHU mengusulkan pengalihan kuota menjadi haji khusus melalui visa muamalah. Muhadjir kemudian mengirim surat ke Duta Besar Arab Saudi, menanyakan kelayakan skema tersebut.
- Kuota tambahan 10.000 jemaah tidak dimanfaatkan untuk reguler
- Usulan visa muamalah diajukan pada 4 Juli 2022 (B-206)
- Perlu persetujuan MoU antara Indonesia dan Saudi
MoU dan Pengelolaan Haji 2024
Dalam persidangan, Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanaan haji 2024 harus mematuhi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani. Ia menolak ide bahwa Indonesia dapat menyesuaikan kuota secara bebas, menegaskan bahwa peraturan Saudi harus diikuti. “Tidak bisa” jawabnya ketika diminta contoh perubahan kuota dari 10.000 reguler menjadi 15.000 reguler dan 5.000 khusus.
Pengakuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara pengirim jemaah, di mana kebijakan harus selaras dengan regulasi Saudi. Ia juga menekankan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, serta pelayanan haji harus mencapai standar terbaik.
Implikasi Politik dan Keuangan
Peran Muhadjir dalam kedua skenario menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dan agama saling terkait. Di satu sisi, BSI berusaha memperkuat ekosistem pesantren melalui digitalisasi keuangan. Di sisi lain, pengelolaan kuota haji menyoroti tantangan birokrasi dan kepatuhan internasional. Keterlibatan langsung dalam persidangan menambah kredibilitasnya sebagai penegak kebijakan transparan.
Keputusan BSI untuk menjadi mitra strategis dengan PBNU dan upaya digitalisasi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi syariah, terutama di daerah-daerah dengan basis pesantren besar. Sementara itu, ketegasan dalam mematuhi MoU Arab Saudi menegaskan integritas Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji, menjaga reputasi di mata komunitas Muslim global.
Dengan dua peran ini, Muhadjir Effendy terus menonjol sebagai figur yang memadukan kebijakan ekonomi, keuangan, dan agama, sekaligus memelihara hubungan internasional dan kepatuhan regulasi. Perjalanan ini menandai era baru di mana kebijakan publik harus menyeimbangkan antara inovasi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum internasional.
