Prabowo Ungkap Rencana Besar: Universitas Republik Indonesia dan LRT Jakarta Sebagai Simbol Kebijakan Baru
Berita Hari Ini – 17 September 2026 | Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan langkah strategisnya melalui dua peristiwa penting pada bulan September 2026. Pertama, ia memperkenalkan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai inisiatif pendidikan tinggi yang bertujuan memodernisasi birokrasi. Kedua, ia meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, sebuah proyek transportasi yang menandai komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Kedua momen ini sekaligus menyoroti tantangan politik dan sosial yang sedang dihadapi pemerintahan.
URI: Solusi Terhadap ‘Deep State’ dan Gap SDM
Dalam program Presiden Prabowo Menjawab pada 16 September, Prabowo menekankan bahwa pembentukan URI didorong oleh kekhawatiran atas kualitas sumber daya manusia dan ketidaksinkronan antar lembaga pemerintah. Ia menyebut URI akan menjadi pusat pelatihan pemimpin dan administrator negara berdasarkan merit dan kemampuan, mengacu pada model École Nationale d’Administration (ENA) Prancis. Salah satu komponen utama URI adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang akan diperbarui dan dimasukkan ke dalam ekosistem URI.
Prabowo menegaskan bahwa LAN, yang awalnya dirancang untuk mempersiapkan birokrat kompeten, kini terlalu fokus pada memenuhi persyaratan formal. Melalui URI, ia berencana mengimplementasikan proses seleksi ketat dan menumbuhkan budaya meritokrasi. Ia juga mengumumkan bahwa setiap tahun akan diambil lulusan terbaik dari universitas-universitas di seluruh Indonesia untuk dijadikan calon pemimpin.
LRT Jakarta: Pujian dan Kritik Terbuka
Meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada 16 September, Prabowo bersamaan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Ia mengapresiasi kerja keras Pramono, namun menegaskan bahwa kinerja pejabat harus dinilai oleh publik. “Jika dipuji, biarlah publik yang menilai,” ujar Pramono pada 17 September. Pujian Prabowo terhadap proyek tersebut menjadi sorotan media, menandai komitmen pemerintah terhadap infrastruktur publik.
Survei Kepuasan Publik dan Risiko Politik
Poltracking Indonesia mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka, turun menjadi 63,2% pada Agustus 2026. Tingkat kepuasan juga menurun, mencapai 55,1%. Berikut tabel singkat hasil survei:
| Bulan | Kepercayaan (%) | Kepuasan (%) |
|---|---|---|
| Oktober 2025 | 81,5 | 78,1 |
| Maret 2026 | 75,1 | 74,1 |
| Mei 2026 | 74,2 | 72,2 |
| Juli 2026 | 65,0 | 58,4 |
| Agustus 2026 | 63,2 | 55,1 |
Prabowo mengakui setiap kebijakan membawa risiko politik, namun ia menolak menunda program prioritas karena ketidakpuasan publik. Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan program, terutama di sektor pangan dan G20.
Potensi Reshuffle Kabinet
Di tengah evaluasi dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo tetap membuka kemungkinan perombakan kabinet. Ia menilai timnya sudah cukup berprestasi, namun tetap siap melakukan reshuffle bila diperlukan. Sarmuji, Ketua Golkar, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Kesimpulan
Prabowo Subianto memanfaatkan dua momen penting—pembentukan Universitas Republik Indonesia dan peresmian LRT Jakarta—untuk menegaskan komitmennya dalam memperkuat birokrasi dan infrastruktur. Di sisi lain, survei kepuasan publik menandai tantangan besar yang harus dihadapi. Dengan menekankan meritokrasi, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan publik, Prabowo berusaha mengatasi ‘deep state’ dan menstabilkan kepercayaan rakyat. Masa depan kebijakan ini akan dipantau ketat, baik dari dunia akademik maupun masyarakat luas.