**Rp289 Juta dari Sidang Perdana MPPKD Sulawesi Utara Langsung Masuk Kas Daerah** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperketat pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya memulihkan kerugian keuangan daerah dan memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian dapat dipertanggungjawabkan, Pemprov Sulut menyelenggarakan Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) perdana tahun 2026. Sidang ini dipimpin oleh Ketua MPPKD Sulut, Tahlis Gallang, dan dihadiri oleh 12 tertuntut. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Dalam sidang perdana MPPKD tahun 2026, para tertuntut menunjukkan sikap kooperatif dengan melakukan pembayaran langsung ke kas daerah. Total uang yang berhasil disetorkan mencapai Rp289.148.547. Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada kerugian daerah, harus diselesaikan sesuai aturan dan dikembalikan kepada daerah,” tegas YSK. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Penguatan akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Dalam pelaksanaan MPPKD, Tahlis Gallang didampingi Inspektur Daerah Sulut, Jemmy Kumendong, sebagai Wakil Ketua Majelis, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, sebagai Sekretaris Majelis. Pelaksanaan MPPKD tersebut juga sejalan dengan agenda Pemprov Sulut dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pemprov Sulut memastikan pelaksanaan sidang MPPKD akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong penyelesaian kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) sekaligus meminimalisasi potensi kerugian keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel, Pemprov Sulut berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih demi Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Gubernur YSK menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran. Semua harus diproses sesuai ketentuan. “Tidak boleh ada pembiaran. Semua harus diproses sesuai ketentuan. Kita ingin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya. Pemprov Sulut juga meminta seluruh jajaran Pemprov Sulut tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. “Yang kita kejar bukan hanya bagaimana anggaran digunakan, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat dan dikelola dengan penuh tanggung jawab,” kata Gubernur YSK. Menurut catatan penerimaan, upaya pemulihan kerugian daerah terus berjalan. Sepanjang 2025, penerimaan dari Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) keuangan daerah mencapai Rp7.393.194.560,03. Sementara berdasarkan rekening penerimaan Pemprov Sulut, pembayaran TGR hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp3.091.054.672,40. Dengan demikian, Pemprov Sulut berkomitmen memulihkan kerugian keuangan daerah dan memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian dapat dipertanggungjawabkan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/sulut-maju/1888031/sidang-perdana-mppkd-sulawesi-utara-rp289-juta-langsung-masuk-kas-daerah, without altering the facts of the original article.
