Cara Memulai Bisnis Digital dengan Modal Kecil Sebagai Reseller Digital
Kompetitif**Sederet Polemik dan Respons Menteri Dody Hanggodo â Daftar Baru Perlawanan ASN vs Menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran?** **Pembuka** Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, telah mencuat ke permukaan media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Ia dihadapkan dengan tuduhan terkait perjalanan sekeluarga dalam dinas ke Amerika Serikat (AS), mutasi ASN di kementeriannya, dan rumor nepotisme keponakan jadi komisaris BUMN. **APA YANG TERJADI** Peneliti kebijakan publik menilai cara komunikasi Menteri Dody Hanggodo terkesan “defensif dan arogan” dalam menjawab tuduhan-tuduhan yang berkembang. Alih-alih menjelaskan dengan konteks transparansi dan akuntabilitas, komunikasi publik yang buruk justru membuat coreng di pemerintahan semakin bertambah. Menteri Dody membenarkan adanya mutasi ASN di lingkungan kementeriannya, tapi ia mengatakan pemindahan tugas pegawai pemerintah ini merupakan hal “biasa saja”. Tidak diketahui jumlah pegawai yang dimutasi di Kementerian PU, tapi isu ini sudah berembus dan dibawa ke rapat DPR pada Juni lalu. Pembocoran dokumentasi perjalanan dinas Menteri Dody bersama keluarga yang diduga berasal dari internal, menambah daftar kasus perlawanan ASN di lingkungan pemerintahan. Menteri Dody bahkan menantang pihak yang bisa membuktikan nepotisme keponakan jadi komisaris BUMN akan dihadiahi umrah sekeluarga. **MENGAPA & DAMPAK** Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, gaya komunikasi Menteri Dody Hanggodo terkesan “defensif dan arogan”. “Menurut saya, dibandingkan mencoba menjelaskan konteks transparansi dan akuntabilitas, misalnya dia menjelaskan memang dibutuhkan mutasi ini, karena beliau punya kompetensi memberikan informasi yang layak,” kata Adinda. Adinda bilang, penjelasan yang “dangkal” dari pejabat publik justru “membuat coreng di pemerintahan semakin bertambah dengan komunikasi yang buruk”. Dalam riset evaluasi 200 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, lembaga yang fokus pada penelitian kebijakan publik ini, menemukan isu utama komunikasi publik pejabat pemerintah “tidak konsisten, impulsif, minim strategi, dan minim data”. Riset ini menemukan, kebanyakan pejabat pemerintah kurang cepat merespons isu yang berkembang, tapi lebih banyak memanfaatkan jaringan media sosial dan website untuk berkomunikasi. Menurut Adinda sejak diluncurkan setahun lalu, tak banyak perubahan dari komunikasi para pejabat publik. **MOMEN PENENTU DI MENIT AKHIR** Penjelasan yang “dangkal” dari pejabat publik justru “membuat coreng di pemerintahan semakin bertambah dengan komunikasi yang buruk”. Menurut Adinda, penjelasan yang tidak jelas dan tidak transparan membuat kepercayaan publik semakin menurun. “Ayo buktikan. Bukannya itu harusnya pembuktian terbalik ya kalau menurut saya kan kita punya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menteri itu digaji 100% kan uang publik,” kata Adinda. **APAPUN YANG DIBUTUHKAN, PERLU DIPERTAHANKAN** Menteri Dody Hanggodo harus meningkatkan komunikasi publiknya agar lebih transparan dan akuntabel. Ia harus menjelaskan secara detail tentang mutasi ASN di kementeriannya dan mengapa keponakannya menjadi komisaris BUMN. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan semakin menurun dan akan merugikan pemerintahan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxe6zq163do?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
