Keponakan Wali Kota Dituduh Suap Pengadaan Internet, Jaksa Minta Hukuman 2 Tahun Penjara, Keluarga Geger
Kasus Suap Pengadaan Internet di Diskominfo Tebing Tinggi
Erdian, yang merupakan keponakan Wali Kota Tebing Tinggi, dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengadaan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tebing Tinggi. Terdakwa ini didakwa bersama Heny Afrianti, seorang staf PT Whiz Digital Berjaya, atas pelanggaran yang melibatkan nilai kontrak sebesar 25 juta rupiah. Kasus ini diadili di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 28 September 2026.
Proses Persidangan dan Tuntutan Hukuman
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Edwin L. Tobing, memimpin persidangan tersebut. Dalam pembacaan tuntutan, JPU menegaskan bahwa ia menuntut pidana penjara selama dua tahun bagi Erdian. Selain itu, JPU juga menuntut denda sebesar 10 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak jaksa berhak menyita pendapatan atau kekayaan Erdian dan melelangan aset tersebut untuk melunasi denda. Bila Erdian tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 10 hari.
Untuk Heny Afrianti, yang juga terlibat dalam praktik suap, jaksa menuntut hukuman yang lebih ringan, yaitu satu tahun enam bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Jika denda tidak dapat dibayar, maka denda tersebut dapat diganti dengan 10 hari penjara. Jaksa menilai bahwa kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Alasan dan Dampak Kasus Suap
Kasus suap pengadaan internet ini menyoroti praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Tindakan suap tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik dan birokrasi. Dengan nilai pengadaan internet sebesar 25 juta rupiah, skala kerugian bagi keuangan daerah dapat signifikan, terutama jika pengadaan tersebut tidak menghasilkan kualitas layanan yang memadai bagi masyarakat.
Selain dampak finansial, kasus ini juga menimbulkan dampak reputasi bagi keluarga Wali Kota Tebing Tinggi. Sebagai tokoh publik, setiap keterlibatan anggota keluarga dalam praktik korupsi dapat menurunkan kredibilitas dan legitimasi Wali Kota. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Di sisi hukum, keputusan pengadilan akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum korupsi di tingkat daerah. Dengan hukuman penjara dua tahun bagi Erdian dan satu setengah tahun bagi Heny, pengadilan menegaskan bahwa praktik suap tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak lain yang mungkin terlibat dalam kegiatan serupa.
Reaksi Keluarga dan Publik
Setelah keputusan pengadilan diumumkan, keluarga Erdian dan Heny menunjukkan reaksi yang tidak menentu. Beberapa anggota keluarga mengekspresikan keprihatinan atas dampak reputasi dan kebijakan Wali Kota, sementara yang lain mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui keterlibatan Erdian dalam praktik suap tersebut. Di media sosial, publik berdebat mengenai keadilan proses hukum dan dampak sosial dari kasus ini.
Wali Kota Tebing Tinggi belum secara resmi mengumumkan posisi resmi terkait kasus ini. Namun, seiring dengan perkembangan proses hukum, pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki citra dan memastikan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
Kesimpulan dan Harapan
Kasus suap pengadaan internet di Diskominfo Tebing Tinggi menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di tingkat daerah. Dengan hukuman penjara dua tahun bagi Erdian dan satu setengah tahun bagi Heny, pengadilan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik suap dalam proses pengadaan publik. Diharapkan keputusan ini dapat menjadi sinyal kuat bagi masyarakat bahwa integritas dan kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi prioritas utama.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://medan.tribunnews.com/news/1812901/keponakan-wali-kota-dituntut-2-tahun-penjara-kasus-suap-pengadaan-internet, without altering the facts of the original article.
