Inovasi E-Harmonisasi One Day Service Kemenkum Kalbar Raih Apresiasi: 5 Fakta Unggulan yang Bikin Layanan Hukum Lebih Cepat dan Akurat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Lewat terobosan E-Harmonisasi dengan skema One Day Service, Kanwil Kemenkum Kalbar menuai apresiasi luas dalam ajang Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta.

Inovasi digital ini dinilai berhasil merevolusi proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dari proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu, kini analisis regulasi daerah dapat diselesaikan dengan tepat, akurat, serta transparan hanya dalam hitungan jam atau maksimal 1 (satu) hari kerja.

Langkah cerdas ini tidak hanya memotong birokrasi, tetapi juga memperkuat kualitas produk hukum di daerah agar tidak saling tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

5 Fakta Unggulan E-Harmonisasi One Day Service Kemenkum Kalbar

Berikut adalah lima fakta utama yang menjadikan E-Harmonisasi One Day Service sebagai standar baru dalam percepatan penyusunan produk hukum daerah yang responsif dan berkualitas:

1. Transformasi Digital dan Pemangkasan Birokrasi Super Cepat

Melalui platform digital E-Harmonisasi, seluruh tahapan permohonan, verifikasi berkas, hingga analisis draf peraturan dilakukan secara terintegrasi. Penerapan layanan One Day Service memangkas alur administrasi konvensional yang rumit. Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD di Kalimantan Barat kini dapat mengunggah berkas rancangan regulasi kapan saja tanpa perlu menghadiri rapat koordinasi tatap muka bertahap secara berulang-ulang.

2. Akurasi dan Validitas Berbasis Analisis Perancang Profesional

Meskipun proses diselesaikan dalam kurun waktu satu hari, akurasi substantif tetap menjadi prioritas utama. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar bekerja dengan standar operasional ketat untuk membedah sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Skema ini memastikan setiap Raperda atau Raperkada bebas dari pertentangan norma hukum yang lebih tinggi serta selaras dengan asas kepastian hukum.

3. Transparansi dan Tracking System Real-Time

Inovasi ini memberikan ruang transparansi penuh bagi para pemohon. Pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memantau status penyelesaian harmonisasi secara langsung (real-time) melalui sistem. Setiap koreksi, catatan perbaikan, hingga diterbitkannya Surat Selesai Harmonisasi dapat diakses dan diunduh secara cepat tanpa ada potensi delay atau hambatan komunikasi.

4. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Pemda

Sebelum adanya layanan digital One Day Service, proses harmonisasi sering kali menyedot alokasi waktu dan anggaran dinas luar yang besar bagi jajaran Pemda kabupaten/kota yang berada jauh dari ibu kota provinsi (Pontianak). Hadirnya E-Harmonisasi terbukti menekan biaya operasional perjalanan dinas secara signifikan serta menghemat jam kerja para pembuat kebijakan di daerah.

5. Komitmen Terhadap Pembentukan Regulasi Berbasis Bukti (Evidence-Based)

Inovasi ini sejalan dengan cetak biru Pembangunan Hukum Nasional yang mendorong evaluasi regulasi berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan sistem digital yang terarsip rapi, database peraturan daerah menjadi lebih terorganisir. Hal ini memudahkan pemetaan dampak regulasi terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kepastian tata kelola pemerintahan daerah.

Dampak Positif Terhadap Pembangunan Daerah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa keberhasilan inovasi E-Harmonisasi One Day Service merupakan wujud komitmen nyata Kanwil Kemenkum Kalbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan solutif di era transformasi digital.

“Apresiasi yang diterima dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus mengoptimalkan layanan digital. Ke depan, kami akan terus mempercepat penyelesaian harmonisasi serta mendorong evaluasi regulasi daerah yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Jonny Pesta Simamora.

Dengan hadirnya inovasi ini, Kanwil Kemenkum Kalbar tidak hanya menetapkan standar tinggi bagi percepatan layanan hukum di Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi contoh percontohan (role model) nasional bagi wilayah lain di Indonesia.

Apakah Anda memerlukan informasi tambahan terkait skema alur pengajuan E-Harmonisasi atau dampak penerapannya pada Kabupaten/Kota spesifik di Kalbar?

Penulis:Nuraini