Hinca Singgung Dugaan Bupati Karo Beri Mobil ke Kajari, Sekda Klarifikasi Pinjam Pakai dan DPR Serukan Pengawasan Kejagung

Berita Hari Ini – 07 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, kembali menyoroti dugaan pemberian mobil dari Bupati Karo, Antonius Ginting, kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo dalam rapat khusus kasus videografer Amsal Sitepu. Hinca menanyakan secara tegas kepada Kepala Kajari Karo, Danke Rajagukguk, apakah benar mobil operasional milik pemerintah daerah diserahkan sebagai bantuan pribadi kepada kejaksaan.

Hinca menyebutkan beberapa nomor polisi kendaraan yang disebutkan dalam laporan, antara lain Toyota Kijang Innova dengan plat BK 1094 S, Nissan Grand Livina BK 1089 S, serta Toyota Fortuner BK 1180 S. Menurut Hinca, keberadaan mobil-mobil tersebut menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan aset daerah untuk kepentingan internal kejaksaan.

Dalam sesi tanya‑jawab, Kajari Karo terkesan menghindar. Ia hanya menyampaikan permohonan maaf tanpa memberikan jawaban konkret mengenai kepemilikan atau sumber kendaraan. “Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami,” kata Danke, menambahkan bahwa masukan dari Komisi III DPR akan dijadikan bahan perbaikan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karo, Glora, memberikan klarifikasi resmi melalui video rilis Kominfo pada 3 April 2026. Menurut Glora, kendaraan tersebut tidak diberikan, melainkan dipinjamkan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara serta Peraturan Bupati Karo No. 3 Tahun 2021. Ia menegaskan bahwa surat permohonan peminjaman berasal dari pihak Kejaksaan Negeri Karo dan telah diperpanjang hingga tahun 2024.

Glora menambahkan, “Surat tertanggal Februari 2024 tentang perpanjangan pinjam pakai 4 kendaraan operasional roda empat telah kami sahkan.” Ia menekankan bahwa prosedur pinjam pakai tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada unsur pemberian bantuan pribadi.

Pernyataan Hinca memicu respons cepat dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam pernyataan resmi, Kejagung menegaskan bahwa mereka telah melakukan “bersih‑bersih” di jajaran Kajari Karo, menahan beberapa pejabat termasuk Kepala Kajari, Kepala Seksi Pidana Khusus, dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus Amsal Sitepu. Tim intelijen Kejagung melakukan pemeriksaan intensif di Jakarta, termasuk klarifikasi dan eksaminasi terhadap prosedur pengelolaan aset.

Hinca menilai langkah Kejagung sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik yang semakin menguat. “Kami beri waktu mereka (Kejagung) bekerja. Kami serahkan soal sanksi,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan. Ia menambahkan bahwa proses ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, terutama mengingat berlakunya KUHAP baru.

Sejumlah anggota DPR lainnya, termasuk fraksi Partai Demokrat, menyambut baik tindakan Kejagung. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan aset publik serta penegakan etika pejabat publik. “Harap hormati proses yang sedang berjalan,” pesan Hinca, menutup rapat dengan harapan agar hasil investigasi menjadi contoh bagi instansi lain.

Kasus ini muncul di tengah sorotan publik terhadap penanganan kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang menjadi sorotan setelah tuduhan penyalahgunaan wewenang. Publik menuntut keadilan tidak hanya bagi korban, tetapi juga menilai integritas institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, dinamika antara DPR, pemerintah daerah Karo, dan Kejaksaan Negeri Karo mencerminkan tantangan pengelolaan aset daerah serta pengawasan internal yang ketat. Jika terbukti adanya pelanggaran prosedur, konsekuensi hukum dan administrasi dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan penyelidikan yang masih berlangsung, masyarakat menanti hasil akhir yang dapat menegaskan apakah kendaraan tersebut memang merupakan pinjam pakai sah atau terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang. Kejelasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.