Pernyataan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, kembali mengguncang panggung politik dan hukum nasional. Dalam sebuah diskusi publik terbaru, pakar hukum tata negara ini melontarkan kritik tajam mengenai proses penyusunan hingga pengesahan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Secara blak-blakan, Mahfud MD menyebut bahwa UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang diskusi di media sosial dan menjadi salah satu topik paling dicari di Google. Publik pun bertanya-tanya: apa sebenarnya maksud di balik kritik keras sang mantan hakim konstitusi tersebut? Mengapa sebuah produk undang-undang yang mengatur institusi pelindung masyarakat dinilai lahir dari proses yang cacat kaidah?
Artikel ini akan mengupas tuntas analisis Mahfud MD mengenai polemik UU Polri, makna di balik “kaidah hukum yang tidak baik”, serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Kronologi Kritik Mahfud MD terhadap UU Polri Terbaru
Kritik yang disampaikan oleh Mahfud MD tidak muncul dari ruang hampa. Hal ini didorong oleh keresahan mendalam mengenai jalannya reformasi institusi kepolisian yang dianggap jalan di tempat, atau bahkan mengalami kemunduran. Ketika pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri, banyak pihak menaruh harapan besar. Namun, bagi Mahfud, komisi tersebut pada akhirnya hanya menjadi sekadar lip service politik.
Puncaknya terjadi ketika draf Revisi UU Polri disahkan. Menurut Mahfud, ada kejanggalan struktural dan prosedural dalam pembentukan regulasi tersebut. Prosesnya dinilai terburu-buru, minim pelibatan elemen masyarakat sipil, dan sarat akan kepentingan instansional sepihak yang mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Apa Maksud “Kaidah Hukum yang Tidak Baik” Menurut Mahfud MD?
Dalam teori hukum tata negara, sebuah undang-undang yang ideal harus memenuhi tiga landasan utama: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketika Mahfud MD menyatakan bahwa UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik, beliau merujuk pada kegagalan pemenuhan aspek-aspek mendasar tersebut.
Berikut adalah rincian maksud dari pernyataan Mahfud MD:
1. Minimnya Asas Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)
Sebuah kaidah hukum dinilai tidak baik jika proses pembuatannya menutup kuping dari masukan publik. Mahfud menyoroti bagaimana draf akademis dan pasal-pasal krusial dalam UU Polri terkesan digodok secara tertutup. Elemen masyarakat seperti LSM, akademisi hukum, hingga mantan petinggi Polri yang pro-reformasi merasa tidak dilibatkan secara substansial.
2. Mengabaikan Sosiologi Hukum dan Kebutuhan Riil Masyarakat
Hukum harus dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat luas, bukan untuk memperkuat ego sektoral suatu lembaga. Mahfud menilai materi muatan dalam UU Polri baru tidak menjawab keresahan sosiologis masyarakat yang selama ini mengkritik masalah profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat di lapangan.
3. Cacat Prosedural demi Kepentingan Transaksional
Maksud lain dari “kaidah yang tidak baik” adalah ketika hukum dipaksakan selesai dalam waktu singkat demi mengejar target politik tertentu sebelum masa transisi pemerintahan. Kejar tayang legislasi ini sering kali mengorbankan kualitas substansi hukum itu sendiri.
Poin-Poin Krusial UU Polri yang Menjadi Sorotan
Mengapa UU Polri terbaru ini begitu kontroversial hingga memantik reaksi keras dari seorang Mahfud MD? Terdapat beberapa poin perubahan dalam undang-undang tersebut yang dinilai publik berpotensi tumpang tindih dan memicu penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Berikut adalah tabel perbandingan isu krusial dalam UU Polri lama versus UU Polri terbaru yang memicu kritik:
| Aspek / Isu Krusial | Regulasi UU Polri Lama | Regulasi UU Polri Terbaru (Sorotan Kritik) |
| Wewenang Pengawasan Siber | Terbatas pada penindakan tindak pidana siber standar. | Perluasan wewenang pemblokiran dan intersepsi digital tanpa koordinasi ketat lembaga siber lain. |
| Batas Usia Pensiun | Diatur berdasarkan standar aparatur sipil negara pada umumnya. | Perpanjangan masa pensiun perwira tinggi yang dinilai menghambat regenerasi internal. |
| Hubungan Lembaga | Pembagian kerja yang jelas dengan Kejaksaan dan KPK dalam ranah korupsi. | Potensi tumpang tindih kewenangan penindakan kasus khusus. |
| Pengawasan Eksternal | Kompolnas memiliki fungsi pengawasan yang cukup aktif. | Peran pengawasan eksternal dinilai melemah, digantikan komisi bentukan internal. |
Dampak UU Polri yang Cacat Kaidah Hukum Terhadap Reformasi Institusi
Jika sebuah undang-undang lahir dari rahim kaidah hukum yang tidak sehat, maka produk hukum yang dihasilkan berpotensi membawa dampak buruk bagi stabilitas negara dan penegakan keadilan. Mahfud MD mengkhawatirkan beberapa dampak sistemik berikut ini:
1. Melemahnya Agenda Reformasi Polri
Sejak era reformasi 1998, pemisahan Polri dari TNI adalah langkah awal untuk menjadikan polisi sebagai aparat sipil yang humanis dan profesional. Namun, menurut Mahfud, UU baru ini justru berisiko mengembalikan Polri ke arah militeristik atau menjadikannya super-body tanpa kontrol eksternal yang seimbang (checks and balances).
2. Penurunan Kepercayaan Publik (Public Distrust)
Ketika masyarakat melihat bahwa aturan hukum dibuat secara sepihak tanpa mendengar keluhan mereka, tingkat ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum akan semakin menebal. Hal ini sangat berbahaya bagi kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela.
3. Potensi Benturan Kepentingan Antar-Lembaga
Dengan perluasan wewenang yang diatur dalam UU terbaru, potensi gesekan di lapangan antara Polri dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan, KPK, atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sangat tinggi. Bukannya menciptakan kepastian hukum, regulasi ini justru dinilai memicu ego sektoral baru.
Mengapa Suara Vokal Mahfud MD Begitu Penting Saat Ini?
Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD memiliki posisi unik sebagai pengamat sekaligus aktor yang memahami seluk-beluk birokrasi hukum Indonesia. Konsistensi beliau dalam mengkritik kebijakan yang menyimpang menjadikannya salah satu rujukan utama masyarakat sipil.
Di tengah situasi di mana partai politik di parlemen cenderung satu suara (koalisi gemuk), peran tokoh independen seperti Mahfud MD menjadi penyeimbang yang krusial. Pernyataan-pernyataan tajam beliau berfungsi sebagai alarm pengingat bagi penguasa agar tidak menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan (instrument of power), melainkan sebagai alat mencapai keadilan (instrument of justice).
Kutipan Penting: “Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan aspirasi rakyat bawah, bukan hukum yang dipesan oleh segelintir elite untuk mengamankan posisi dan memperluas kekuasaan tanpa batas.” — Analisis pemikiran hukum Mahfud MD.
Solusi ke Depan: Menyelamatkan Wajah Hukum Indonesia
Mengingat UU Polri ini sudah disahkan atau tengah berjalan, publik tentu mencari tahu apa langkah hukum yang bisa diambil untuk memperbaiki kaidah hukum yang dianggap keliru tersebut. Berdasarkan pandangan para pakar hukum tata negara, ada beberapa langkah konstitusional yang dapat ditempuh:
- Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi (Judicial Review): Masyarakat sipil, akademisi, dan LSM dapat mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan pasal-pasal dalam UU Polri yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
- Penerbitan Perpu oleh Presiden: Jika dalam pelaksanaannya UU ini menimbulkan kegentingan atau kekacauan yurisdiksi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Legislative Review: DPR dan Pemerintah di masa sidang berikutnya melakukan revisi ulang secara terbuka untuk memperbaiki pasal-pasal bermasalah berdasarkan masukan masyarakat.
Kesimpulan
Maksud dari pernyataan Mahfud MD bahwa UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik adalah sebuah kritik mendalam terhadap proses legislasi yang dinilai cacat prosedur, minim partisipasi publik, dan lebih mengutamakan penguatan wewenang lembaga ketimbang perlindungan hak-hak masyarakat sipil.
Kritik ini merupakan pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada jargon politik atau komisi yang bersifat kosmetik. Menjaga kepolisian agar tetap berada di relnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat adalah tugas sejarah yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.
Bagaimana opini Anda mengenai kritik Mahfud MD terhadap UU Polri ini? Apakah perpanjangan wewenang Polri saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan keamanan digital, atau justru mengancam ruang demokrasi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Penulis: Dzaki Dzul Hannan
