Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Sidang pengadilan militer Tinggi II Jakarta menggelar persidangan penting pada Selasa (31/3/2026) yang menyoroti dugaan korupsi proyek pengadaan satelit pertahanan bernama L 123 bujur timur. Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaranahan Kemhan), Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, serta tenaga ahli Thomas Anthony Van Der Heyden, menjadi terdakwa dalam kasus yang melibatkan kerugian negara hingga Rp306 miliar.
Sidang dan Dakwaan
Oditur militer bersama Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan yang menuduh Leonardi memperkaya diri secara tidak sah serta menyebabkan kerugian finansial besar dalam proyek satelit. Menurut dokumen pengadilan, proses pengadaan satelit tersebut tidak tercantum dalam Daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja (DIPA) tahun 2015, menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas prosedur pembelian.
Pernyataan Leonardi: Arahan Presiden Jokowi
Usai pembacaan dakwaan, Leonardi mengajukan pernyataan yang mengejutkan publik. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan satelit L 123 bujur timur merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo, yang pada Desember 2015 mengamanatkan agar Indonesia mengamankan posisi satelit tersebut di orbit 123 derajat bujur timur. “Pengadaan satelit ini adalah arahan Presiden Joko Widodo. Beliau mengamanatkan: amankan 123 bujur timur, jangan sampai diambil orang lain, jangan sampai diambil negara lain,” ujar Leonardi dengan tegas.
Leonardi menambahkan bahwa Menteri Pertahanan pada saat itu, Ryamizard Ryacudu, juga mengetahui dan menyetujui proyek tersebut. Ia menolak tuduhan bahwa ia bekerja secara tunggal, menekankan adanya rangkaian mekanisme birokrasi yang melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, unit layanan pengadaan, serta panitia penerima hasil pekerjaan.
Kontroversi atas Keterlibatan Pemerintah
Jika pernyataan Leonardi benar, maka kasus ini menyentuh ranah keputusan strategis tingkat tertinggi. Namun, tidak ada bukti tertulis yang mengonfirmasi adanya perintah tertulis dari Presiden atau persetujuan resmi dari Kementerian Pertahanan. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap apakah arahan lisan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa negara.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pengamat politik dan hukum. Sebagian menganggap bahwa tuduhan korupsi terhadap pejabat tinggi dapat menjadi ujian integritas lembaga pertahanan serta sistem pengawasan internal Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pihak pendukung Leonardi berargumen bahwa proses pengadaan satelit merupakan upaya strategis untuk memperkuat kedaulatan ruang angkasa Indonesia, yang seharusnya mendapat dukungan penuh pemerintah.
Pengadilan militer akan melanjutkan persidangan dengan memeriksa bukti-bukti dokumentasi, saksi-saksi internal kementerian, serta catatan komunikasi antara kantor kepresidenan dan Kementerian Pertahanan. Jika terbukti bahwa perintah Presiden menjadi dasar legalitas proyek, maka dakwaan korupsi dapat tereduksi menjadi pelanggaran prosedural administratif, bukan kejahatan penggelapan dana negara.
Reaksi Publik dan Media
Berbagai media nasional menyoroti dinamika kasus ini, menyoroti potensi dampak politik bagi Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Ryamizard. Masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pertahanan, khususnya dalam proyek-proyek teknologi tinggi yang melibatkan nilai finansial besar.
Sejumlah organisasi anti-korupsi menekankan pentingnya audit independen terhadap seluruh rangkaian pengadaan satelit, termasuk evaluasi teknis, keuangan, dan kepatuhan regulasi. Mereka menilai bahwa kasus ini dapat menjadi titik tolak reformasi pengadaan di sektor pertahanan, yang selama ini dianggap kurang terbuka.
Dalam kesempatan wawancara singkat setelah sidang, Leonardi menegaskan kesiapan dirinya untuk membuktikan bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan tertinggi. “Saya tidak akan mengkhianati negara. Jika ada bukti bahwa saya melanggar hukum, saya siap menerima konsekuensinya,” katanya.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan minggu depan, dengan harapan dapat mengungkap fakta-fakta kunci yang akan menentukan nasib para terdakwa serta implikasi politik yang lebih luas.
Kasus korupsi satelit pertahanan ini tidak hanya menjadi sorotan hukum, melainkan juga menguji komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pertahanan di era persaingan teknologi ruang angkasa global.
