Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema insentif bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema insentif Rp 6 juta per hari yang selama ini diterapkan akan digantikan dengan formula baru yang lebih adil dan proporsional. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa skema pembayaran yang selama ini diterapkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan karena terdapat perbedaan signifikan skala layanan antar SPPG.
Skema Insentif yang Tidak Adil
Arumsari menjelaskan bahwa selama ini SPPG menerima insentif dengan jumlah sama yakni Rp 6 juta per hari, tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang bervariasi. “Karena sebenarnya memang tidak tepat ketika Rp 6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tetapi disamakan Rp 6 juta,” katanya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (18/7/2024). Hal ini menunjukkan bahwa skema insentif yang ada saat ini tidak adil dan perlu dikoreksi.
Formula Baru yang Lebih Adil
BGN tengah menyusun formula baru yang akan mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk kapasitas produksi dapur, jumlah penerima manfaat, hingga efektivitas distribusi makanan di lapangan. Arumsari menambahkan bahwa BGN membuka opsi klasterisasi SPPG berdasarkan wilayah, termasuk perbedaan pendekatan antara daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan wilayah dengan karakteristik khusus seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Nanti tentu itu akan berbeda dengan Jawa, sistemnya, dapurnya, dan sebagainya juga nanti akan berbeda,” ujarnya.
Mengapa Perubahan Skema Insentif Penting?
Perubahan skema insentif ini penting karena bertujuan untuk membuat program MBG lebih proporsional dan berbasis kinerja. Dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan efektivitas distribusi, BGN dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien dan efektif. “Jadi, tidak bisa kalau sekarang kan semua sama rata, Rp6 juta per hari, walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, 3.000, itu kan tidak fair sebenarnya, ya,” kata Arumsari.
Apa Artinya Ini bagi Program MBG Ke Depan?
Perubahan skema insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan program MBG dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif. Dengan formula baru, BGN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta memastikan bahwa program MBG dapat mencapai targetnya. “BGN tengah membahas skema baru ini bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai bagian dari penyusunan ulang desain anggaran dan mekanisme pembiayaan MBG tahun anggaran berikutnya,” ungkap Arumsari.
Kesimpulannya, perubahan skema insentif SPPG merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan program MBG. Dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan efektivitas distribusi, BGN dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien dan efektif. Program MBG ke depan diharapkan dapat berjalan lebih proporsional dan berbasis kinerja.
