Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat sistem pendaftaran nomor seluler prabayar di Indonesia dengan mewajibkan pengguna untuk melakukan pemindaian wajah atau biometrik face recognition saat mengaktifkan kartu SIM baru. Langkah ini diambil guna menutup celah kejahatan siber yang marak memanfaatkan data identitas palsu. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa sistem yang berlaku selama 10 tahun terakhir terbukti memiliki kelemahan. Pola pendaftaran lama yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) rawan disalahgunakan.
Proses Registrasi yang Lebih Ketat
Pemerintah bakal mewajibkan penambahan data pemindaian wajah atau biometrik face recognition saat mengaktifkan kartu SIM baru. Kebijakan ini dinilai mendesak demi meningkatkan keamanan konsumen dan ekosistem digital. Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa sistem yang berlaku selama 10 tahun terakhir terbukti memiliki kelemahan. Pola pendaftaran lama yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) rawan disalahgunakan. “Tapi, dalam perkembangannya ternyata ini memang tidak bisa dipercaya 100% karena banyak sekali kita temukan kasus-kasus, di mana seperti aktivasi SIM card dengan menggunakan KTP atau nomor kartu keluarga yang didapat secara ilegal,” ujar Edwin dalam konferensi pers di Garuda Sparks, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Mengapa Registrasi Wajah Diperlukan?
Peredaran nomor ponsel yang tidak valid akibat bersumber dari identitas ilegal memicu ketidakpercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, Komdigi menetapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan bagi semua pihak terkait. “Oleh karena itu, sejak tahun lalu kita sudah melakukan studi penggunaan biometrik ini. Setiap aktivasi SIM card baru itu diwajibkan menggunakan biometrik face recognition atau pengenalan wajah. Ini untuk apa? untuk sesama operator seluler, konsumen, dan pemerintah itu saling melindungi,” tutur Edwin.
Dampak bagi Pengguna dan Operator
Penerapan teknologi pemindaian wajah untuk validasi nomor telepon seluler sebenarnya bukan hal baru di kancah global. Mekanisme serupa tercatat sudah diimplementasikan di Thailand, Vietnam, Korea Selatan, serta beberapa negara di benua Afrika. Landasan hukum kebijakan ketat ini termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Berdasarkan hasil uji coba yang berlangsung sejak awal Januari 2026, sistem baru ini diklaim berjalan optimal tanpa kendala berarti. Tercatat ada sekitar 1,7 juta aktivitas pemindaian biometrik yang berhasil diproses dengan durasi aktivasi sekitar satu menit saja.
Apa Artinya Ini bagi Pengguna?
Sejumlah perusahaan telekomunikasi besar di tanah air juga dikabarkan telah memiliki infrastruktur yang memadai. Operator seperti Telkomsel, XL Axiata (XLSmart), dan Indosat Ooredoo Hutchison dipastikan siap menjalankan aturan tersebut. “Ini membuat kita yakin bahwa untuk registrasi SIM card biometrik sudah bisa dimulai efektif secara nasional, tidak ada kelonggaran, per 1 Juli 2026,” pungkasnya. Dengan demikian, pengguna harus mempersiapkan diri untuk melakukan pemindaian wajah saat mengaktifkan kartu SIM baru.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan konsumen dan ekosistem digital di Indonesia. Dengan adanya sistem registrasi yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi kasus kejahatan siber yang memanfaatkan data identitas palsu. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operator seluler dan pemerintah.
Jalan panjang yang masih harus ditempuh dalam meningkatkan keamanan konsumen dan ekosistem digital di Indonesia masih panjang. Namun, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut.
