Transportasi Umum vs Ojek Online di Era Otonom: Siapa yang Bakal Menang Taruhan?
KompetitifPolemik pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini mendapat sorotan dari Komisi XII DPR. Mereka menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menjalankan Undang-Undang (UU) Minerba dengan efektif untuk mengatasi masalah kekurangan pasokan batu bara untuk PLN. Kewajiban pemenuhan batu bara untuk PLN sudah diatur dengan sangat jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba pasal 5 ayat 3.
Kekurangan Pasokan Batu Bara untuk PLN
Bambang, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, menegaskan bahwa kekurangan pasokan batu bara untuk PLN tidak seharusnya terjadi karena sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Pasal 5 ayat 3 UU tersebut menyatakan bahwa pemegang IUP/IUPK (Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus) pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, PLN sebagai BUMN kelistrikan wajib diprioritaskan.
Bambang meminta Kementerian ESDM menjalankan dan menegakkan ketentuan yang sudah termuat di UU tersebut. Menurutnya, tidak perlu lagi ada DMO (Domestic Market Obligation) karena sudah diatur secara jelas dalam UU pemandatannya kepada seluruh pemegang IUP dan IUPK wajib memenuhi kebutuhan PLN sebagai BUMN kelistrikan sebelum melakukan ekspor.
Data dan Fakta
RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tahun 2025 sebesar 1 miliar metrik ton dan realisasi 800 juta metrik ton, sedangkan kebutuhan PLN sekitar 152 juta metrik ton. Dengan demikian, Bambang认为 tidak ada alasan PLN sampai kekurangan pasokan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan batu bara PLN telah diantisipasi melalui penugasan ke perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
Bahlil merinci, kebutuhan batu bara PLN 154 juta ton per tahun. Kemudian Kementerian ESDM menugaskan sejumlah perusahaan untuk memasok batu bara ke PLN. Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta.
Dampak dan Solusi
Kekurangan pasokan batu bara untuk PLN dapat berdampak pada pasokan listrik nasional. Oleh karena itu, Komisi XII DPR meminta Kementerian ESDM untuk menjalankan UU Minerba dengan efektif dan menegakkan ketentuan yang sudah termuat di UU tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan pasokan batu bara untuk PLN dan menjaga pasokan listrik nasional.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Komisi XII DPR berharap Kementerian ESDM dapat menjalankan UU Minerba dengan efektif dan mengatasi masalah kekurangan pasokan batu bara untuk PLN. Dengan demikian, diharapkan dapat menjaga pasokan listrik nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kementerian ESDM harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pasokan listrik nasional tetap stabil.
