Berita Hari Ini – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap peranannya dalam proses pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam konferensi pers di kediamannya, JK menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri secara pribadi memintanya menjadi wakil presiden untuk mendampingi Jokowi, sebuah pernyataan yang memicu reaksi tajam dari PDI‑Perjuangan (PDIP) dan menyinggung luka politik yang masih menganga.
Pengakuan JK tentang Peran Sentralnya
JK menyatakan bahwa ia adalah sosok yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta pada awal 2012, sekaligus memperkenalkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati. Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, Jokowi tidak akan memperoleh kesempatan menjadi Gubernur DKI Jakarta, apalagi melaju ke kursi kepresidenan.
“Kasih tahu semua itu termul‑termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,” kata JK dengan tegas. Ia menambahkan bahwa Megawati menolak menandatangani pencalonan Jokowi sebagai presiden kecuali JK menjadi calon wakil presiden di sisinya. “Ibu Mega tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya,” ujarnya.
Reaksi Jokowi: Merendah Tanpa Menanggapi Secara Detail
Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan JK secara singkat. “Ya saya ini bukan siapa‑siapa. Saya orang kampung,” ujar Jokowi dalam kunjungan ke kediamannya di Banjarsari, Solo. Ia menolak membahas tuduhan bahwa negara akan hancur jika ia menjabat, menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan berasal darinya.
PDIP Menyatakan Tidak Terusik, Namun Menyentil Pengkhianatan
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partai tidak terpengaruh oleh pernyataan JK. “Lebih baik tanya langsung Jokowi saja, karena pernyataan JK ini dugaan saya maksudnya ke Jokowi,” katanya. Meski demikian, Andreas menyinggung adanya “luka” lama yang muncul kembali, menyinggung rasa pengkhianatan yang dirasakan oleh kader PDIP ketika JK mengklaim peran utama dalam kemenangan Jokowi.
Polemik Ijazah dan Tuduhan Lain
Sementara itu, JK juga mengungkapkan kemarahannya atas tudingan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menolak tuduhan tersebut, menampilkan bukti percakapan WhatsApp yang menyatakan tidak ada transaksi Rp 5 miliar. JK menegaskan bahwa kritik tersebut hanyalah upaya pengalihan.
Kasus tersebut berujung pada laporan polisi terhadap JK atas dugaan penistaan agama terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026. JK membantah bahwa ceramahnya mengandung unsur penistaan, menegaskan bahwa ia hanya memberikan nasihat sebagai senior kepada Jokowi.
Reaksi Publik dan Analisis Pengamat
Berbagai pihak menilai pernyataan JK sebagai upaya mengukuhkan posisi politiknya menjelang Pilpres 2029. Pengamat politik menilai bahwa klaim JK dapat menimbulkan gesekan internal koalisi pemerintahan, terutama antara PDIP dan partai pendukung Jokowi. Sementara sebagian kalangan pro‑Jokowi (Projo) menanggapi dengan sikap netral, mengingat JK masih menjadi tokoh senior yang memiliki basis dukungan luas di wilayah Sulawesi Selatan.
Selain itu, Ketua Dewan Pengawas DPP Bara, Utje Gustaf, mengakui peran JK dalam mendukung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012, namun menegaskan dukungan untuk pencalonan presiden baru muncul setelah munculnya massa pendukung pada 2014. “Pak JK memang potongan sejarah, tapi kami tetap menghargai kontribusinya,” ujarnya.
Kesimpulannya, pernyataan Jusuf Kalla mengangkat kembali dinamika politik internal yang telah lama terpendam. Meski Jokowi tetap bersikap merendah, PDIP menegaskan tidak terpengaruh, sementara tuduhan seputar ijazah dan penistaan agama menambah kompleksitas situasi. Bagaimana perkembangan selanjutnya akan sangat mempengaruhi lanskap politik menjelang pemilihan umum berikutnya.
