Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah untuk mengatasi antrean solar yang menghambat operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan bahwa hingga kini, Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi masih menjadi masalah di daerah-daerah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua.
Antrean Panjang di SPBU
Kurnia Lesani Adnan menjelaskan bahwa antrean panjang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah, terutama di Sumatera. Menurutnya, supply BBM dari Pertamina ke SPBU tidak sesuai dengan kebutuhan penjualan di SPBU. “Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya,” katanya. Kondisi ini menyebabkan kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari, untuk mendapatkan BBM.
Mengapa Antrean Terjadi?
Menurut Kurnia Lesani Adnan, antrean terjadi karena pemerintah tidak mampu melakukan koordinasi untuk melakukan penegakan hukum di lapangan. Masih banyak penyelewengan pengisian BBM subsidi kepada kendaraan yang tidak semestinya, bahkan secara terang-terangan banyak pelangsir BBM yang mengisi di SPBU. “Kalau memang pemerintah serius untuk memberikan BBM subsidi kepada kalangan yang tepat, selayaknya mengubah sistem penyaluran BBM subsidi ini dengan mengintegrasikan barcode dengan sistem GPS kendaraan angkutan umum,” sarannya.
Dampak Antrean terhadap Operasional Bus
Kondisi antrean panjang di SPBU sangat mengganggu operasional kendaraan angkutan umum, termasuk bus AKAP. Kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat dan waktu untuk perawatan kendaraan tersebut menjadi sempit bahkan hilang. “Karena kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang,” katanya.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan perubahan sistem penyaluran BBM subsidi dengan mengintegrasikan barcode dan sistem GPS pada kendaraan angkutan umum. Dengan demikian, dapat terpantau berapa banyak kebutuhan BBM dari masing-masing kendaraan setelah melakukan perjalanan. Pemerintah juga perlu mewajibkan seluruh kendaraan angkutan umum menggunakan GPS dan seluruh kelengkapan legalitas kendaraan dalam keadaan aktif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa masalah antrean solar dapat diatasi dan operasional bus AKAP dapat berjalan lancar.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://oto.detik.com/kendaraan-niaga/d-8549301/antrean-solar-hambat-operasional-bus-organda-usul-sistem-penyaluran-dirombak, without altering the facts of the original article.
