Ngawi, sebuah kabupaten di Jawa Timur, terus bergerak memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan investasi daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Ony Anwar Harsono, pembangunan daerah diarahkan pada penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri berbasis hasil bumi, kemandirian fiskal, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kabupaten Ngawi menjadi salah satu daerah yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Produksi Padi yang Meningkat
Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan produksi padi mencapai 776 ribu ton gabah kering giling (GKG). Hingga kuartal pertama 2026, produksi telah mencapai 195.620 ton. Pencapaian tersebut ditopang oleh Indeks Pertanaman (IP) sebesar 2,8 dan produktivitas gabah rata-rata 6,04 ton per hektare. Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemkab Ngawi terus memperluas penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB) 2.0 yang kini mencakup sekitar 35 ribu hektare lahan.
Transformasi Sektor Pertanian
Transformasi sektor pertanian juga dilakukan melalui penerapan teknologi smart farming yang digerakkan oleh komunitas petani muda. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, optimis bahwa dengan penerapan teknologi smart farming, produksi padi di Ngawi dapat meningkat secara signifikan.
Meningkatkan Investasi Daerah
Di sektor ekonomi, Ony menerapkan reformasi birokrasi sebagai faktor utama meningkatnya minat investor menanamkan modal di Ngawi. Melalui konsep pelayanan ‘Ngawi Ramah’, Pemkab Ngawi berupaya menghadirkan proses perizinan yang mudah, cepat, dan transparan. Hasilnya, realisasi investasi menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 284 miliar pada 2021 menjadi Rp 1,3 triliun hingga semester 1 tahun 2026.
Tantangan dan Strategi
Namun, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 257 miliar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah memilih melakukan penyesuaian belanja tanpa mengorbankan pelayanan publik. Berbagai langkah efisiensi dilakukan, termasuk rasionalisasi belanja operasional dan kegiatan seremonial serta penerapan moratorium penerimaan CPNS.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Ony menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berorientasi pada pencapaian skor penilaian, melainkan membangun budaya integritas yang kuat di lingkungan birokrasi. Kenaikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi 94 menunjukkan penguatan sistem pengawasan internal.
Kabupaten Ngawi diharapkan dapat terus meningkatkan produksi padi dan menarik investasi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, Ngawi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://nasional.tempo.co/read/2110905/ngawi-penyangga-swasembada-pangan-nasional, without altering the facts of the original article.