Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Jawa Barat terus berupaya memperkuat kompetensi perancang regulasi di lingkungan kerjanya. Melalui metode omnibus, Kemenkum Jabar berharap dapat menghasilkan produk hukum daerah maupun nasional yang lebih sederhana, harmonis, dan adaptif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan bahwa penguasaan metode omnibus sangat krusial bagi para perancang di Kemenkum Jabar. Metode omnibus menjadi salah satu strategi penyusunan regulasi yang efektif dalam mewujudkan penataan regulasi melalui kebijakan deregulasi dan revitalisasi hukum.
Strategi Perkuat Kompetensi Perancang Regulasi
Kegiatan Pendalaman Materi bertajuk “Penggunaan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” digelar secara virtual pada Jumat (3/7/2026). Jajaran Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar menjadi peserta dalam kegiatan ini. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, memimpin kegiatan ini dengan menghadirkan narasumber utama, Cahyani Suryandari, selaku Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Momen Penentu di Menit Akhir
Cahyani Suryandari menjelaskan bahwa metode omnibus adalah strategi penyusunan yang menggabungkan berbagai materi muatan multisektor ke dalam satu regulasi guna menghindari ego sektoral antar instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, metode ini menjadi solusi efektif yang diakui secara hukum untuk mengubah atau mencabut berbagai aturan yang setingkat secara serentak. Ia juga membedah dinamika pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi tonggak perbaikan prosedur regulasi di Indonesia.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Keberhasilan penerapan metode omnibus ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada proses pembentukan yang partisipatif, transparan, serta akuntabel dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih sederhana, harmonis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menekankan bahwa para perancang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga andal dalam teknik penyisipan, pencabutan, dan penambahan substansi baru sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kegiatan pendalaman materi ini merupakan salah satu upaya Kemenkum Jabar dalam memperkuat kompetensi perancang regulasi. Dengan penguasaan metode omnibus, para perancang diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mendukung visi pemerintah pusat dalam mewujudkan penataan regulasi. Jalan panjang ini masih harus ditempuh, namun dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Kemenkum Jabar optimis dapat mencapai tujuan tersebut.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/kemenkumham/1177569/kemenkum-jabar-perkuat-kompetensi-perancang-regulasi-lewat-bedah-metode-omnibus, without altering the facts of the original article.
