Berita Hari Ini – 27 April 2026 | Xi Jinping kembali muncul sebagai tokoh sentral dalam politik dan ekonomi China, menggabungkan kebijakan budaya dengan taktik ekonomi yang cermat. Di tengah ketegangan global, pemimpin China tersebut menegaskan pentingnya membaca buku yang “tepat” untuk membentuk mentalitas warga, sekaligus memperkuat senjata ekonomi negara menjelang pertemuan puncak dengan Amerika Serikat.
Sejak beberapa tahun terakhir, Xi secara terbuka mendorong warganya untuk meningkatkan literasi, namun dengan catatan bahwa buku‑buku yang dibaca harus sejalan dengan nilai‑nilai Partai Komunis. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memastikan narasi yang konsisten dengan kepentingan politik. Program literasi nasional diluncurkan bersama kampanye media yang menyoroti karya‑karya klasik Marx‑Lenin serta literatur patriotik modern, menyingkirkan bahan bacaan yang dianggap “tidak sesuai”.
Ekonomi sebagai Senjata Diplomatik
Di ranah ekonomi, Xi Jinping memperluas toolkit negara dengan memanfaatkan kebijakan fiskal, regulasi teknologi, serta kontrol atas sektor keuangan. Seiring dengan tercapainya perjanjian perdagangan sementara antara China dan Amerika Serikat, Beijing memperkuat mekanisme “ekonomi keras”—seperti tarif, pembatasan investasi, dan kontrol rantai pasok—untuk menambah tekanan pada Washington.
- Tarif Selektif: Penerapan tarif pada barang tertentu yang diproduksi di AS, sebagai balasan atas kebijakan perdagangan Amerika.
- Kontrol Investasi: Pengetatan persetujuan investasi asing di sektor teknologi kritis, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
- Kebijakan Kredit: Pemberian fasilitas kredit murah bagi perusahaan domestik yang berperan dalam rantai pasok strategis.
- Regulasi Data: Penegakan aturan data yang mengharuskan perusahaan asing menyimpan data penting di dalam negeri.
Langkah‑langkah ini menunjukkan bahwa China tidak hanya menunggu hasil perundingan, melainkan secara proaktif menyiapkan posisi tawar yang kuat.
Ketegangan ekonomi ini muncul bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang secara tak terduga memicu “perang ekonomi global“. Meskipun Trump menekankan kebijakan “America First”, kebijakan proteksionisnya justru memberi Xi peluang untuk menegaskan kembali agenda ekonomi China. Dalam konteks ini, China mengadopsi pendekatan yang lebih agresif, menyiapkan senjata diplomatik dan ekonomi sekaligus memperkuat citra kekuatan budaya melalui kampanye literasi.
Penggabungan kebijakan budaya dan ekonomi ini mencerminkan filosofi Xi yang menekankan “keamanan nasional holistik”. Dengan mengendalikan aliran informasi melalui kontrol buku, pemerintah berupaya menumbuhkan rasa kebanggaan nasional yang selaras dengan kebijakan ekonomi yang menargetkan dominasi pasar global.
Selama pertemuan puncak, delegasi China menekankan pentingnya kerjasama multilateral, namun tetap bersikap tegas pada isu‑isu kunci seperti hak kekayaan intelektual, keamanan siber, dan standar perdagangan. Sementara itu, di dalam negeri, kampanye membaca buku yang dipilih secara ketat menjadi alat untuk menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan global, sekaligus menjaga stabilitas politik.
Para pengamat internasional menilai bahwa strategi Xi Jinping ini mencerminkan perpaduan antara “soft power” budaya dan “hard power” ekonomi. Dengan memanfaatkan kontrol literasi, pemerintah dapat menanamkan narasi kebangsaan yang mendukung kebijakan ekonomi agresif, sehingga menciptakan sinergi yang memperkuat posisi China di panggung dunia.
Ke depan, kebijakan Xi diperkirakan akan terus mengintegrasikan unsur budaya dan ekonomi, menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik yang terus berubah. Bagaimana respons Amerika Serikat dan negara‑negara lain terhadap kombinasi strategi ini akan menjadi faktor penentu dalam evolusi hubungan internasional pada dekade mendatang.
