Belanja publik yang lambat menjadi momok bagi perekonomian nasional. Hingga pertengahan tahun 2026, rata-rata realisasi belanja APBD pemerintah daerah di Sulawesi Selatan baru berkisar 20 persen. Padahal, dana dari pemerintah pusat terus mengalir, dengan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari total pagu Rp26,77 triliun. Ini berarti uang sudah berada di kas daerah, tetapi belum sepenuhnya bergerak menjadi pembangunan dan pelayanan publik.
Apa yang Terjadi?
Menurut Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo, APBD semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, realisasi belanja APBD yang lambat membuat roda ekonomi ikut melambat. Berdasarkan data, per 31 Mei 2026, realisasi belanja APBD pemerintah daerah di Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Padahal, semester kedua biasanya menjadi penentu capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
Mengapa dan Dampak
Dalam teori ekonomi, belanja pemerintah memiliki efek berganda (multiplier effect). Ketika proyek berjalan, jalan dibangun, sekolah diperbaiki, atau jasa dibayar, uang berputar ke kontraktor, pekerja, UMKM, hingga pedagang kecil. Sebaliknya, ketika belanja tertahan, roda ekonomi ikut melambat. Maka, percepatan belanja bukan semata mengejar persentase serapan anggaran, tetapi juga mempercepat manfaat anggaran dirasakan masyarakat. DJPb juga mengingatkan pemerintah daerah untuk rutin memublikasikan realisasi APBD bulanan melalui laman resmi masing-masing, sehingga transparansi dapat terjaga.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kesimpulan dari kondisi ini adalah bahwa pemerintah daerah harus mempercepat realisasi belanja APBD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, manfaat anggaran dapat dirasakan oleh masyarakat, dan roda ekonomi dapat berputar lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan percepatan belanja dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/opini/1844259/belanja-lambat-ekonomi-tersendat, without altering the facts of the original article.
