**Rekam Jejak Sengketa Lahan 892 Hektare PT BSA dan Warga 3 Kampung di Lampung Tengah** Ribuan massa dari 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, mendatangi dan mengamuk di kantor PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA) pada Rabu (12/8/2026) siang. Aksi mencekam tersebut berujung pada pengerusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas dan bangunan kantor milik perusahaan perkebunan tersebut. Sengketa lahan ini melintasi serangkaian eskalasi dari tahun ke tahun, berawal dari penggusuran masif berbenteng ribuan personel aparat pada September 2023, penolakan skema tali asih yang tak transparan, aksi perlawanan simbolik tanam bersama pada 2025, hingga meletusnya insiden pembakaran fasilitas perusahaan pada Agustus 2026. **Momen Penentu di Menit Akhir** Saat ini, konflik pertanahan di Kecamatan Anak Tuha bukan sekadar benturan kepentingan ekonomi jangka pendek, melainkan manifestasi ketegangan mendasar antara dua sistem hukum pertanahan di Indonesia: hak adat/penguasaan historis masyarakat lokal dan legalitas formal berbasis Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Saat ini, perusahaan perkebunan PT BSA memegang legalitas formal berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk komoditas perkebunan sawit dan tebu seluas 892 hektare. Di sisi lain, masyarakat di tiga kampung (Kampung Bumi Aji, Negara Aji Baru, dan Negara Aji Tua) mengklaim telah menguasai dan mengolah bentang lahan di wilayah tersebut secara turun-temurun sejak era kolonial (sekitar tahun 1870-an) dengan tanaman keras seperti lada, kopi, dan durian. Selain itu, ratusan petani lokal menggarap areal tersebut untuk menanam tanaman pangan seperti singkong, baik dengan sistem garapan mandiri maupun mekanisme sewa lahan dari pialang lokal. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Perbedaan mendasar atas basis klaim kepemilikan ini menciptakan bara dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meletus menjadi konfrontasi terbuka. Pada Kamis, 21 September 2023, PT BSA mengeksekusi pengolahan kembali (pembajakan) atas 892 hektare lahan HGU di Kecamatan Anak Tuha menggunakan 20 unit traktor bajak. Proses penertiban lahan ini dikawal ketat oleh 1.500 personel gabungan dari TNI, Polri, Brimob, dan Satpol PP di bawah koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Tengah. Meskipun Kapolres Lampung Tengah saat itu menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian mengedepankan tindakan persuasif tanpa membawa senjata api, dinamika di lapangan tetap berlangsung tegang. **Mengapa Konflik ini Terjadi?** Konflik ini terkait dengan perbedaan antara hak adat/penguasaan historis masyarakat lokal dan legalitas formal berbasis Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Masyarakat di tiga kampung telah menguasai dan mengolah bentang lahan di wilayah tersebut secara turun-temurun sejak era kolonial, sementara PT BSA memegang legalitas formal berupa HGU. Perbedaan ini menciptakan ketegangan mendasar antara dua sistem hukum pertanahan di Indonesia. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Konflik ini memiliki dampak yang signifikan bagi pihak terkait, baik masyarakat lokal maupun perusahaan perkebunan. Masyarakat lokal telah mengalami kerugian akibat penggusuran dan penolakan skema tali asih yang tak transparan. Sementara itu, perusahaan perkebunan PT BSA telah mengalami kerugian akibat aksi perlawanan simbolik dan pembakaran fasilitas perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal, serta menciptakan kestabilan dan keamanan bagi pihak terkait. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Saat ini, konflik pertanahan di Kecamatan Anak Tuha masih belum selesai. Perlu ada upaya yang lebih serius untuk mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal, serta menciptakan kestabilan dan keamanan bagi pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan koordinasi yang lebih intensif antara pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, perusahaan perkebunan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, dapat diharapkan solusi yang dapat mengatasi konflik ini dan menciptakan kestabilan dan keamanan bagi pihak terkait.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://lampung.tribunnews.com/lampung/1215845/rekam-jejak-sengketa-lahan-892-hektare-pt-bsa-dan-warga-3-kampung-di-lampung-tengah, without altering the facts of the original article.
