Krisis Energi Global: Dari Selat Hormuz ke Bus Listrik, Indonesia Menemukan Jalan Baru
Berita Hari Ini – 08 September 2026 | Indonesia berada di persimpangan penting dalam menghadapi krisis energi global. Sementara ketergantungan pada impor minyak menambah ketidakpastian harga, pemerintah dan sektor swasta berusaha mempercepat transisi ke energi bersih. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pasar energi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, khususnya bagi perempuan dan anak.
Energi Baru dan Terbarukan: Porsi Masih Rendah, Namun Berjalan
Menurut Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), porsi energi hijau dalam bauran energi nasional mencapai 18,3% di kuartal pertama 2026, menurun menjadi 17,3% pada semester pertama tahun ini. Meski angka menurun, capaian investasi dan implementasi masih menunjukkan tren naik. Namun, pengembangan energi baru memerlukan tidak hanya teknologi dan dana, melainkan juga sumber daya manusia yang terampil.
Berbagai lembaga pendidikan, seperti Politeknik Negeri Lampung, dan organisasi seperti Asosiasi Energi Surya Indonesia, telah mendapatkan penghargaan EBTKE 2026. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam industri energi bersih, yang selama ini didominasi oleh laki‑laki.
Selat Hormuz: Ancaman Keamanan Energi yang Mengguncang Pasar
Serangan terhadap dua kapal tanker di Selat Hormuz pada awal September 2026 menurunkan arus pelayaran dan menambah tekanan harga minyak global. Meskipun jarak geografis Indonesia dari Selat Hormuz cukup jauh, dampaknya terasa melalui kenaikan premi asuransi, biaya logistik, dan harga energi domestik.
Indonesia telah berupaya diversifikasi sumber impor dan kontrak jangka panjang untuk meminimalkan risiko. Namun, kejadian ini menyoroti betapa rapuhnya sistem energi global ketika terjadi gangguan di satu titik kritis.
Peran Gender dalam Penanganan Krisis Iklim
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa perempuan dan anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak ketika terjadi bencana. Data gender terpisah menjadi kunci dalam merancang kebijakan respons bencana, termasuk akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Program Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) menargetkan integrasi gender di tujuh sektor strategis, termasuk energi. Pendekatan ini menuntut data akurat dan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Elektrifikasi Bus Publik: Solusi Jangka Panjang Mengurangi Ketergantungan BBM
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menekankan pentingnya mengonversi armada bus publik menjadi listrik. Dengan konsumsi BBM sektor transportasi mencapai 67,6 juta kiloliter per tahun, pengurangan emisi dapat signifikan jika satu unit bus konvensional diganti dengan bus listrik.
Keuntungan lainnya termasuk kemudahan perencanaan infrastruktur pengisian daya dan manajemen armada berbasis teknologi baru. Di kota besar seperti Jakarta, satu bus listrik dapat menempuh 200 km per hari, menambah dampak positif terhadap emisi karbon.
China: Cadangan Besar dan Kerja Sama Energi Menguatkan Keamanan Energi
China dipandang mampu menghadapi gangguan pasokan melalui cadangan minyak dan hubungan erat dengan Rusia. Ketergantungan pada jalur Selat Hormuz dapat diminimalkan karena sumber alternatif dan persediaan yang melimpah. Keberadaan cadangan ini menjadi contoh bagi negara lain untuk memperkuat keamanan energi.
Namun, bagi Indonesia, strategi serupa menuntut investasi besar dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan serta diversifikasi impor.
Secara keseluruhan, krisis energi global menuntut Indonesia untuk menggabungkan kebijakan diversifikasi, pengembangan energi bersih, serta perlindungan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Transisi ini tidak hanya tentang menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ketidakpastian pasar energi.
