Rotasi Pejabat Kemenkeu Terungkap: Bimo Wijayanto Tegaskan Talent Management dan Target Pajak 2026
Berita Hari Ini – 17 September 2026 | Di tengah dinamika reformasi birokrasi, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto kembali mengangkat isu rotasi pejabat di Kementerian Keuangan. Ia menilai bahwa beberapa nama yang dipindah tidak melewati proses asesmen, ujian, dan talent management, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pejabat yang telah melalui prosedur lengkap.
Kontroversi Rotasi Era Purbaya
Pada 10 September 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan ratusan pejabat, mencakup eselon II, eselon III, dan unit non‑eselon. Bimo dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, meminta peninjauan kembali atas nama-nama yang dianggap “ajaib” karena tidak mengikuti tahapan resmi. Menurut mereka, penempatan tersebut dapat merusak sinyal stabilitas internal dan menurunkan moral pegawai yang telah berusaha melalui assessment dan talent management.
Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa tidak semua rotasi dibatalkan. Pejabat yang memenuhi syarat tetap dipertahankan, sementara yang tidak memenuhi akan dikembalikan ke posisi awal. Ia mengutip komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk memperkuat penerapan talent management dan reformasi birokrasi.
Target Pajak 2026 dan Postur Fiskal
Seiring dengan sisa 3,5 bulan menjelang akhir tahun fiskal, Bimo menegaskan bahwa DJP harus memastikan pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp2,357.7 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2026. Berikut ini perbandingan antara pencapaian realisasi hingga 31 Agustus 2026 dan target yang diharapkan:
| Tanggal | Penerimaan (triliun) | Target (triliun) | Selisih (triliun) |
|---|---|---|---|
| 31 Agustus 2025 | 1,135.4 | — | — |
| 31 Agustus 2026 (real) | 1,441.9 | — | — |
| Target APBN 2026 | — | 2,357.7 | — |
| Outlook 2026 | — | — | -46.9 (shortfall) |
Untuk menutup kesenjangan tersebut, Bimo menegaskan bahwa DJP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inisiatif, sekaligus menjaga kondisi fiskal tetap kuat, berkelanjutan, dan dapat dipercaya.
Dukungan Data Mikro untuk Penelitian Perpajakan
Dalam rangka memperluas wawasan kebijakan, DJP berencana membuka akses data mikro tertentu bagi peneliti. Data ini akan disediakan tanpa menyertakan identitas wajib pajak, sehingga tetap menjaga kerahasiaan. Dengan data mikro, peneliti dapat melakukan analisis lebih terperinci dan mengembangkan simulasi kebijakan pajak yang lebih realistis.
- Data mikro akan tersedia dalam format aman dan terkontrol.
- Peneliti dapat mengkaji dampak kebijakan secara skenario.
- Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan meski tidak langsung diimplementasikan.
Melalui langkah ini, DJP menegaskan pentingnya penelitian sebagai alat bantu identifikasi masalah dan pengembangan opsi kebijakan fiskal yang lebih baik.
Pengaruh terhadap Perekonomian Nasional
Menjaga pencapaian target pajak menjadi kunci untuk mendanai pembangunan dan menstabilkan perekonomian. Dengan target Rp2,357.7 triliun, pemerintah berharap APBN dapat menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi. Bimo menekankan bahwa fiskal harus lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan agar dapat mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang.
Keseluruhan upaya, mulai dari evaluasi rotasi pejabat, penegakan talent management, hingga peningkatan penerimaan pajak, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya saing tinggi.
