Amnesty International Ungkap Krisis Hak Asasi: Indonesia Merosot, Dunia Terancam, Kanada Mundur pada Hak Pribumi

Berita Hari Ini – 22 April 2026 | Amnesty International kembali menjadi sorotan internasional setelah merilis serangkaian laporan yang menyoroti kemerosotan hak asasi manusia (HAM) di sejumlah negara. Dari penurunan kebebasan sipil di Indonesia hingga kritik tajam terhadap tiga pemimpin dunia, serta alarm tentang regresi hak Pribumi di Kanada, laporan terbaru organisasi tersebut menegaskan bahwa tantangan HAM kini mencapai puncak baru.

Kondisi HAM di Indonesia Memburuk di Era Prabowo

Dalam laporan tahunan yang dirilis awal tahun 2026, Amnesty International mencatat bahwa situasi hak asasi di Indonesia mengalami penurunan signifikan sejak Presiden Prabowo Subianto menguatkan kebijakan keamanan dalam negeri. Penindasan terhadap aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan peningkatan penggunaan undang‑undang anti‑terorisme untuk menargetkan kritik politik menjadi sorotan utama. Meskipun data lengkap masih terhalang oleh proteksi keamanan situs, temuan organisasi tersebut mengindikasikan tren negatif yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia.

Gambaran Global yang Semakin Suram

Selain fokus pada Indonesia, Amnesty International menyampaikan bahwa situasi HAM secara global kini berada pada titik terendah dalam satu dekade terakhir. Laporan berjumlah sekitar 400 halaman menyoroti peningkatan pelanggaran hak sipil, diskriminasi, dan kekerasan negara di berbagai wilayah. Organisasi menekankan bahwa perubahan struktural yang diharapkan pasca‑Holocaust dan Perang Dunia II semakin tergerus oleh kebijakan otoriter dan konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Pemimpin Dunia Dijuluki ‘Predator Rakus’

Bagian paling mengejutkan laporan tersebut adalah sebutan “predator rakus” yang diberikan kepada tiga pemimpin besar: mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kepala Amnesty, Agnes Callamard, menilai bahwa tindakan mereka dalam memicu atau memperluas konflik bersenjata, serta upaya dominasi ekonomi melalui perang, menular ke negara‑negara lain yang kemudian meniru taktik serupa. Menurut Callamard, Spanyol menjadi satu‑satunya pengecualian di Eropa yang secara terbuka mengkritik kebijakan Israel di Gaza serta serangan AS‑Israel terhadap Iran.

Kanada: Kemunduran Hak Pribumi

Di belahan dunia lain, Amnesty International mengkhawatirkan kemunduran hak Pribumi di Kanada. Laporan tahunan global organisasi tersebut menyoroti undang‑undang “Building Canada Act” yang mempercepat proyek‑proyek infrastruktur besar, seringkali mengabaikan hak atas penentuan nasib sendiri (self‑determination) masyarakat adat. Sekretaris Jenderal Amnesty International Kanada, Ketty Nivyabandi, menegaskan bahwa pemerintah liberal di bawah Perdana Menteri Mark Carney melanggar komitmen internasional dengan mengesampingkan konsultasi yang memadai. Protes dan pernyataan dari Assembly of First Nations menambah tekanan internasional, menuntut agar Kanada menghormati Deklarasi Perserikatan Bangsa‑Bangsa tentang Hak-Hak Pribumi.

Reaksi Masyarakat Sipil dan Implikasi Kebijakan

Berbagai organisasi sipil di seluruh dunia merespons temuan Amnesty International dengan aksi‑aksi protes, petisi, dan dialog kebijakan. Di Indonesia, kelompok advokasi HAM menuntut revisi undang‑undang keamanan dan penegakan perlindungan bagi jurnalis. Di Eropa, parlemen beberapa negara mulai mengkaji kembali hubungan diplomatik dengan negara‑negara yang dicap “predator rakus”. Sementara di Kanada, koalisi Indigenous dan LSM lingkungan menggalang dukungan publik untuk menolak proyek‑proyek yang melanggar hak tanah adat.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa upaya perlindungan HAM membutuhkan koordinasi lintas batas dan komitmen politik yang kuat. Amnesty International menutup laporannya dengan seruan kepada pemerintah, lembaga internasional, dan warga dunia untuk tidak melalaikan peringatan tersebut, melainkan berupaya memperkuat mekanisme akuntabilitas dan memastikan setiap individu dapat menikmati hak dasar tanpa ancaman.