Fokus pada SILPA dan Biskita, DPRD Kota Bogor Soroti Penggunaan Anggaran Daerah
Penggunaan anggaran daerah dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, meminta Pemerintah Kota Bogor memperbaiki perencanaan dan efisiensi belanja, terutama setelah APBD 2025 masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 73 miliar.
Rusli Prihatevy menyatakan bahwa tingginya SILPA menunjukkan masih adanya program dan anggaran yang belum terealisasi secara optimal. “Efisiensi anggaran tetap harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bogor,” kata Rusli Prihatevy. “Anggaran daerah semestinya dapat digunakan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik.”
Penggunaan anggaran daerah dalam APBD 2025 telah menimbulkan perhatian dari DPRD Kota Bogor. Mereka menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja. Rusli Prihatevy menyatakan bahwa anggaran daerah harus digunakan untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik.
Rusli Prihatevy menyebutkan bahwa salah satu contoh program yang belum terealisasi secara optimal adalah program Biskita. “Program Biskita merupakan salah satu program prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Rusli Prihatevy. “Namun, program ini belum terealisasi secara optimal.”
Selain itu, Rusli Prihatevy juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja. “Pemerintah Kota Bogor harus melakukan perencanaan yang lebih baik dan efisiensi belanja yang lebih tinggi,” kata Rusli Prihatevy. “Jika tidak, maka akan terjadi kekurangan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program prioritas.”
DPRD Kota Bogor telah menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja. Mereka juga menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk membuat rencana yang lebih baik untuk mengatasi kekurangan anggaran. Rusli Prihatevy menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan melakukan perencanaan yang lebih baik.
Rusli Prihatevy menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja untuk mengatasi kekurangan anggaran. “Pemerintah Kota Bogor harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan melakukan perencanaan yang lebih baik,” kata Rusli Prihatevy. “Jika tidak, maka akan terjadi kekurangan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program prioritas.”
DPRD Kota Bogor telah menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja. Mereka juga menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk membuat rencana yang lebih baik untuk mengatasi kekurangan anggaran. Rusli Prihatevy menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan melakukan perencanaan yang lebih baik.
Penutup:
DPRD Kota Bogor telah menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan efisiensi belanja. Mereka juga menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk membuat rencana yang lebih baik untuk mengatasi kekurangan anggaran. Rusli Prihatevy menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan melakukan perencanaan yang lebih baik.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bisnis.tempo.co/read/2117521/bahas-pertanggungjawaban-apbd-2025-dprd-kota-bogor-soroti-silpa-dan-biskita, without altering the facts of the original article.
