Asosiasi Profesi Sosiologi Indonesia (APSSI) menyoroti wacana pelemahan ilmu sosial humaniora yang dinilai berpotensi berdampak pada pendidikan di Indonesia. Ketua Umum APSSI periode 2026-2030, Dr Tyas Retno Wulan, menyatakan bahwa pembangunan nasional harus mempertimbangkan dimensi sosial budaya, lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. “Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur secara ekonometrik. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menjaga martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, menghormati keberagaman budaya, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara,” ujarnya.
Kongres APSSI V dan KNS XII: Soroti PSN dan Wacana Penataan Ilmu Sosial Humaniora
Kongres APSSI V dan Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII yang berlangsung pada 24 Juni 2026 di Universitas Jenderal Soedirman, menghadirkan 160 peserta dari 53 perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola program studi, dosen, dan mahasiswa sosiologi se-Indonesia. Prof Arif Satria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Ken Setiawan, Ph.D, Deputy Director Asia Institute, University of Melbourne, hadir sebagai keynote speaker. Sementara itu, Prof Bagong Suyanto, Dr Jean Couteau, dan Gede Kamajaya menjadi pembicara panel. Sebanyak 75 artikel yang terbagi dalam 5 sub-tema terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kerangka sosiologi, disampaikan dalam sesi presentasi paralel.
Apa yang Terjadi?
Kongres APSSI V dan KNS XII menetapkan Dr Tyas Retno Wulan sebagai Ketua Umum APSSI periode 2026-2030, dan Dr Harmona Daulay sebagai Ketua Dewan Pengawas periode 2026-2030. Kegiatan ini juga menyoroti dua isu yang dianggap serius dan saling terhubung, yaitu PSN dan wacana penataan serta ancaman penutupan program studi ilmu sosial dan humaniora yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada April 2026.
Mengapa dan Dampak
Wacana pelemahan ilmu sosial humaniora dinilai berpotensi berdampak pada pendidikan di Indonesia. Dr Harmona Daulay menanggapi moratorium dan wacana penataan serta ancaman penutupan program studi ilmu sosial humaniora. “Ilmu sosial, khususnya sosiologi, memiliki kontribusi strategis dalam membaca persoalan masyarakat, mengelola konflik sosial, memperkuat demokrasi, hingga mendukung keberlanjutan pembangunan. Karena itu, relevansi sebuah program studi tidak dapat diukur semata-mata dari indikator ekonomi atau kebutuhan pasar kerja jangka pendek,” katanya.
Ketua Panitia, Dr Idham Irwansyah Idrus, menilai hadirnya 160 sosiolog di Kongres APSSI V dan KNS XII menunjukkan perhatian mereka terhadap keilmuan sosiologi dan isu nasional yang sedang bergulir saat ini. “Jumlah peserta yang hadir jauh dari prediksi Panitia sebelumnya, mengingat kondisi efisiensi saat ini. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian para Pengelola Program Studi Sosiologi serta para akademisi yang berkecimpung di dalamnya terhadap pengembangan APSSI ke depan serta berbagai dinamika sosial pembangunan yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Dalam kesempatan yang sama, Dr Tyas Retno Wulan menyatakan bahwa suara masyarakat harus menjadi bagian utama dalam proses perencanaan maupun evaluasi setiap Proyek Strategis Nasional. “Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur secara ekonometrik. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menjaga martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, menghormati keberagaman budaya, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara,” ujarnya. Dengan demikian, APSSI berharap bahwa pembangunan nasional dapat mempertimbangkan dimensi sosial budaya, lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/news/1842983/apssi-soroti-psn-dan-wacana-pelemahan-ilmu-sosial-humaniora, without altering the facts of the original article.
