Pembuka
Argentina Dijual? Kontroversi Wacana Regulasi Izinkan Orang Asing Beli Tanah di Argentina Presiden Argentina, Javier Milei, berencana mengatur penjualan tanah kepada warga asing. Wacana ini memicu pertentangan politik, dan akhirnya dia menarik rencananya – setidaknya untuk sementara. Senat Argentina, Kamis (06/08), dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Milik Pribadi. Regulasi ini aturan kontroversial yang mengatur penjualan tanah di pedesaan Argentina kepada warga asing.
Momen Penentu di Menit Akhir
Pemungutan suara tersebut sebenarnya dijadwalkan sebelumnya, tetapi ditunda pada Juli lalu karena kesepakatan yang tak memenuhi kuorum. Pimpinan partai yang berkuasa di Senat, Patricia Bullrich, mengumumkan penarikan bab mengenai kepemilikan tanah oleh pihak asing dari rancangan undang-undang itu. Tujuannya, agar regulasi itu disahkan dalam sidang, Kamis lalu.
Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda
Rancangan regulasi itu berpotensi mengubah Undang-Undang Pertanahan di Argentina yang berlaku sejak 2011. Menurut pemerintah Argentina, rancangan regulasi ini bertujuan untuk mendorong investasi baru, memperkuat hak kepemilikan pribadi, dan menghapus pembatasan yang dianggap sewenang-wenang dan tidak efisien. Namun, rancangan regulasi itu ditentang oleh koalisi Milei di parlemen, sejumlah gubernur di tingkat provinsi, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja kelompok partai oposisi pemerintah.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Menurut mereka, regulasi itu hanya akan menguntungkan modal asing besar, selain juga akan berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang serius. Awalnya, untuk menghindari kekalahan di Senat, pemerintahan Milei menawarkan menaikkan batas maksimum kepemilikan tanah oleh warga asing, dari 15% menjadi 25%. Tawaran itu mereka buat setelah kegagalan mereka untuk meliberalisasi aturan secara total. Namun, tawaran tersebut tidak cukup.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Penghapusan bab tentang kepemilikan asing itu “disetujui secara bulat oleh para anggota fraksi, dengan tujuan agar mereka membahas bab tersebut dan mencapai tingkat konsensus yang lebih tinggi.” Regulasi itu berpotensi mengubah Undang-Undang Pertanahan di Argentina yang berlaku sejak 2011. “Penundaan ini tidak berarti penghapusan bab tersebut dari rancangan undang-undang, melainkan mencerminkan kemauan politik untuk terus mengerjakan teks itu dan memperkaya isinya dengan masukan-masukan baru,” demikian bunyi pernyataan yang dibacakan Bullrich.
Catatan Lain
Rencana pemerintahan Javier Milei untuk mempermudah warga asing membeli tanah merupakan bagian paling kontroversial dari sebuah proyek yang jauh lebih besar, yang oleh pemerintah disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Hak Milik Pribadi. Undang-undang ini, yang diajukan ke Kongres pada Maret lalu, antara lain bertujuan untuk mempercepat proses penggusuran penduduk, menghambat proses pembebasan tanah, serta mengurangi perlindungan terhadap kawasan yang terdampak kebakaran.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg7mydzpxd8o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
